Mamuju, Nuansainfo.com – Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju menjadi sorotan setelah proses pendaftaran rekrutmen Mitra Statistik tahun 2026 menuai berbagai pertanyaan dari masyarakat. Sejumlah peserta menilai pelaksanaan seleksi belum sepenuhnya mencerminkan asas transparansi dan keterbukaan sebagaimana prosedur yang seharusnya berlaku dalam rekrutmen publik.
Beberapa calon peserta mengaku kesulitan memperoleh informasi yang jelas terkait tahapan seleksi, mekanisme penilaian, hingga pengumuman hasil akhir. Kondisi tersebut memunculkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi peserta yang berharap proses perekrutan berjalan secara terbuka dan profesional.
Di berbagai daerah lain, rekrutmen Mitra Statistik BPS umumnya dilakukan melalui tahapan resmi mulai dari registrasi, seleksi administrasi, tes kompetensi, hingga pengumuman hasil secara terbuka melalui portal resmi SOBAT BPS. Namun, di Kabupaten Mamuju muncul persepsi bahwa proses pelaksanaan perlu dievaluasi agar lebih akuntabel dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta tanpa adanya dugaan perlakuan khusus.
Salah satu warga, Alhamdani, menegaskan bahwa rekrutmen yang diperuntukkan bagi kepentingan publik seharusnya dilakukan secara terbuka dan adil.
“Jika rekrutmen dilakukan untuk kepentingan publik, maka prosesnya juga harus terbuka, adil, jujur, dan profesional. Jangan sampai muncul kesan bahwa hanya pihak tertentu yang mendapat kemudahan, sementara peserta lain harus berjuang tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak terkait untuk memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait mekanisme dan hasil seleksi yang dilakukan.
“Kami meminta pihak terkait untuk memberikan penjelasan resmi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen BPS Kabupaten Mamuju 2026. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dirusak oleh proses yang dianggap tidak transparan,” tambahnya.
Masyarakat berharap pihak terkait dapat segera memberikan klarifikasi terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen dan integritas lembaga statistik negara. Transparansi informasi, objektivitas penilaian, serta akses yang adil bagi seluruh peserta dinilai menjadi hal penting agar proses perekrutan berjalan sesuai aturan dan prinsip profesionalitas.
By Adhie
Tinggalkan Balasan