Mamuju, Nuansainfo.com – Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang mendorong lulusan sarjana di Sulbar untuk memanfaatkan peluang kerja di luar negeri menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Aktivis Sulawesi Barat, Akbar, menilai pernyataan tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda di daerah.
Menurut Akbar, pernyataan itu justru menunjukkan sikap pasrah pemerintah dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan di Sulawesi Barat.
“Meminta sarjana kita pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan sama saja dengan pemerintah daerah mencuci tangan. Ini merupakan pengakuan tidak langsung bahwa Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan SDK belum mampu menciptakan iklim investasi dan lapangan kerja yang ramah bagi pemuda lokal,” kata Akbar dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (4/6/2026).
Akbar menilai, pernyataan tersebut berpotensi melukai harapan para lulusan perguruan tinggi yang ingin berkontribusi membangun daerahnya sendiri.
Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan mengapa pernyataan Gubernur Sulbar tersebut patut dikritisi.
Pertama, kata dia, Sulawesi Barat berisiko mengalami brain drain atau pelarian sumber daya manusia apabila para sarjana lebih memilih bekerja di luar negeri.
“Sulbar saat ini membutuhkan lompatan pembangunan yang digerakkan oleh generasi muda terdidik. Jika mereka berbondong-bondong pergi ke luar negeri, daerah ini akan kehilangan SDM terbaiknya,” ujarnya.
Kedua, Akbar menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Barat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan sawit dan kakao, perikanan, hingga pertambangan.
Menurutnya, kekayaan sumber daya tersebut seharusnya dapat dikelola secara maksimal untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, termasuk lulusan perguruan tinggi.
“Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa potensi tersebut belum mampu diolah menjadi peluang kerja yang memadai bagi masyarakat Sulbar?” katanya.
Ketiga, Akbar menegaskan bahwa menciptakan lapangan kerja merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah melalui kebijakan pembangunan dan investasi.
“Tugas kepala daerah adalah merumuskan kebijakan yang membuka peluang kerja di dalam daerah, bukan justru mendorong masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri,” ujar dia.
Selain itu, Akbar mengingatkan bahwa bekerja di luar negeri tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko, terutama bagi lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja memadai.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus menyiapkan sistem dan kebijakan yang dapat membuka ruang kerja bagi para sarjana di daerah sendiri.
“Sarjana dicetak untuk menjadi penggerak pembangunan di daerahnya. Jangan sampai mereka seolah-olah diarahkan meninggalkan kampung halaman karena pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Akbar mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengevaluasi kebijakan dan peta jalan ketenagakerjaan daerah.
Ia mendorong pemerintah agar memperkuat program hilirisasi komoditas unggulan, mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi digital, serta menghadirkan regulasi investasi yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kami membutuhkan solusi konkret di Sulbar, bukan sekadar arahan untuk mencari pekerjaan di luar daerah atau bahkan ke luar negeri,” pungkasnya.
By Adhie
Tinggalkan Balasan