Mamuju, nuansainfo.com – Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (KOMKAR) melayangkan kritik keras terhadap pengadaan 21.801 unit motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan belum termanfaatkan dan masih tersimpan di gudang.
Ketua KOMKAR, Irfan Saputra, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal serius adanya persoalan dalam tata kelola kebijakan publik, khususnya pada program strategis nasional.
“Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, terkait 21.801 unit motor listrik yang kini berada di gudang merupakan tamparan keras bagi publik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, Sabtu (12/4/2026).
Menurutnya, di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, serta terbatasnya akses lapangan kerja, pengadaan dalam skala besar yang belum termanfaatkan berpotensi mencederai rasa keadilan publik.
“Di saat masyarakat dipaksa hidup dalam logika efisiensi, negara justru menunjukkan praktik kebijakan yang tidak efektif. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya perencanaan dan sensitivitas terhadap kondisi sosial,” tegasnya.
KOMKAR memandang, pengadaan yang menggunakan anggaran negara tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar terkait urgensi dan kesiapan implementasi.
“Pertanyaannya sederhana: mengapa pembelian dilakukan ketika distribusi belum siap? Mengapa anggaran besar digelontorkan tanpa kejelasan skema pelaksanaan?” lanjut Irfan.
Lebih jauh, KOMKAR mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menggerus legitimasi program MBG sebagai salah satu kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Program yang menyangkut hak dasar rakyat tidak boleh dikelola secara serampangan. Jika instrumen pendukung saja belum siap, wajar jika publik mulai meragukan arah dan keseriusan kebijakan ini,” katanya.
Dalam sikap resminya, KOMKAR menyampaikan tiga catatan utama. Pertama, adanya indikasi kegagalan perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kedua, potensi pemborosan anggaran negara di tengah tekanan ekonomi rakyat. Ketiga, lemahnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan program strategis nasional.
Atas dasar itu, KOMKAR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kami mendesak dilakukannya audit terbuka dan transparan terhadap pengadaan 21.801 motor listrik tersebut. Pemerintah juga harus memberikan penjelasan resmi kepada publik, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG,” ujar Irfan.
KOMKAR menegaskan, pemerintah harus konsisten dalam menerapkan prinsip efisiensi, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga dalam setiap kebijakan publik.
“Negara tidak boleh abai. Ketika rakyat diminta berhemat, pemerintah tidak boleh justru mempertontonkan kebijakan yang tidak efektif. Jika efisiensi hanya dibebankan kepada rakyat, sementara pemborosan terjadi dalam praktik kekuasaan, maka yang terancam bukan hanya kualitas kebijakan, tetapi juga kepercayaan publik,” tutupnya.
