Mamuju, Nuansainfo.com – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula DPRD Kabupaten Mamuju. berlangsung memanas namun tetap kondusif. Agenda utama rapat berfokus pada satu persoalan krusial: hancurnya jalan poros Desa Pammulukang yang kian mengisolasi warga. Mamuju, Rabu (22/7/2026)
RDP dipimpin langsung oleh anggota DPRD Mamuju asal Daerah Pemilihan (Dapil) 4, Muhammad Nur. Rapat ini dihadiri jajaran Anggota DPRD Mamuju, Kepala Dinas PUPR Mamuju, tokoh masyarakat Desa Pammulukang, kepala dusun, Kerukunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pammulukang (KPPMP), hingga aliansi mahasiswa dan aktivis Kecamatan Kalukku.
Aktivis pemuda, Andriawan, menegaskan bahwa kehadiran massa di gedung wakil rakyat bukan tanpa alasan. Ia menyebut jalan menuju Desa Pammulukang akan terus menjadi prioritas yang bakal dikawal ketat mengingat kondisi memilukan yang dialami warga setiap harinya.
Jeritan warga pun disuarakan langsung oleh tokoh masyarakat Desa Pammulukang, Abdul Fattah. Menurutnya, kerusakan jalan tak hanya melambungkan biaya transportasi hasil tani dan menghambat alur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga sudah merenggut nyawa.
“Tiga hal utama yang kami bawa hari ini: Pertama jalan, kedua jalan, dan ketiga jalan! Kerusakan ini sudah terjadi sejak saya remaja sampai janggut memutih. Bahkan sudah ada tiga korban jiwa yang meninggal akibat kecelakaan di jalan buruk itu, salah satunya seorang pendeta,” tegas Abdul Fattah di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Saking frustrasinya, warga Desa Pammulukang bersama para pemuda sampai harus bergotong-royong mengumpulkan dana mandiri alias patungan. Dibantu sumbangan pengusaha luar, mereka mengecor dan menambal jalan terjal sepanjang kurang lebih 2 kilometer menggunakan 300 sak semen dan 10 ret pasir.
Tak hanya dari pusat desa, desakan juga datang dari pelosok dusun. Perwakilan Kepala Dusun Rumbiapo, Ramadhan, bersama KPPMP dan aliansi mahasiswa Kalukku mempertanyakan kepastian pembangunan akses jalan ke wilayah mereka yang selama ini terkesan luput dari perhatian Pemerintah Daerah (Pemda).
Menanggapi cecaran aspirasi tersebut, Anggota DPRD Mamuju yang juga Ketua Fraksi Demokrat, Ramliati, memberikan penjelasan terkait batasan kewenangan pengelolaan jalur tersebut.
“Untuk jalan di Rumbiapo statusnya jalan dusun yang merupakan aset desa, sehingga kewenangan utamanya ada di pemerintah desa,” terang Ramliati.
Meski demikian, Ramliati memastikan para wakil rakyat tidak akan tinggal diam melihat kondisi warga.
“Namun, anggota dewan dari Dapil 4 tetap bisa mengalokasikan dana aspirasi dari hasil reses untuk menyerap kebutuhan tersebut dan berkoordinasi langsung dengan Dinas PUPR,” pungkasnya.
By Adhie
Tinggalkan Balasan