Mamuju, nuansainfo.com– Komitmen Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, untuk memastikan anak-anak daerah mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi yang adil melalui program beasiswa Pemprov dipertanyakan.
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulbar menilai proses penjaringan calon penerima beasiswa tersebut diduga kuat sarat akan praktik nepotisme dan manipulasi data.
Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan PKC PMII Sulbar, Dirman, menegaskan bahwa janji keadilan pendidikan dari Pemprov Sulbar belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di lapangan.
“Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah kami menemukan sejumlah kejanggalan krusial dalam penetapan kuota penerima, khususnya pada kategori Prestasi,” ujar Dirman di salah satu Warkop di Mamuju 22/7/2026.
Dirman membeberkan, ada pendaftar kategori prestasi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus verifikasi berkas dan syarat, namun namanya mendadak hilang saat pengumuman akhir penetapan kuota penerima.
Anehnya, pada saat yang bersamaan, pendaftar lain di kategori yang sama—yang sebelumnya jelas-jelas dinyatakan tidak lulus verifikasi syarat—malah tiba-tiba melenggang masuk ke dalam daftar penerima kuota.
“Atas kondisi ini, kami menduga kuat ada tindakan melanggar hukum seperti manipulasi data yang sengaja dilakukan oleh para penanggung jawab program beasiswa, yang kita ketahui dikomandoi langsung oleh Kepala Biro Pemkesra Pemprov Sulbar,” tegas Dirman.
Ia mendesak Biro Pemkesra Pemprov Sulbar untuk segera bertanggung jawab kepada publik dengan membuka seluruh data calon penerima beasiswa secara transparan di semua kategori, terutama jalur prestasi.
Tak hanya itu, PKC PMII Sulbar juga mengantongi informasi bahwa pendaftar yang tidak lulus syarat namun mendadak lolos kuota tersebut diduga merupakan seorang pejabat di Sulawesi Barat.
“Nama yang tiba-tiba masuk kuota tersebut diduga memiliki kedekatan dengan elit-elit di Biro Pemkesra Pemprov Sulbar. Ini jelas mencederai rasa keadilan bagi mahasiswa dan masyarakat Sulbar,” tambah Dirman.
Melihat karut-marutnya penyaluran beasiswa ini, Dirman mendesak Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, untuk mengambil langkah tegas dan tidak tinggal diam.
“Kami mendesak Bapak Gubernur Suhardi Duka untuk tidak menutup mata atas persoalan ini. Segera lakukan evaluasi total terhadap kinerja Biro Pemkesra Sulbar beserta komite beasiswa yang dibentuk. Jika hal ini terbukti dan dibiarkan begitu saja, tentu sangat mencoreng wajah pendidikan di Sulawesi Barat,” tegasnya.
Dirman berharap Program Beasiswa Pemprov Sulbar dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai program bantuan pendidikan yang adil dan merata, tanpa dikotori oleh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
By. Adhie
Tinggalkan Balasan