Mamuju, nuansainfo.com – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula DPRD Kabupaten Mamuju, berlangsung memanas. Fraksi Demokrat DPRD Mamuju melayangkan ancaman keras akan menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2027 jika pembangunan jalan di Desa Pammulukang tak dialokasikan. Mamuju Rabu (22/7/2026),
RDP yang membahas hancurnya akses jalan utama Desa Pammulukang di Kecamatan Kalukku tersebut dipimpin langsung oleh anggota DPRD Mamuju periode 2024–2029 dari Partai Demokrat asal Dapil Mamuju 4, Muhammad Nur, S.E.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Anggota DPRD, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, kepala dusun, Kerukunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pammulukang (KPPMP), serta aliansi mahasiswa dan aktivis setempat.
Membuka rapat, Muhammad Nur menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar dan kewajiban pemerintah yang tidak bisa ditawar-tawar.
“Harapan keluarga besar dari Desa Pammulukang kan ada dua hal yang menjadi harapan besarnya. Dan memang itu merupakan kewajiban kita semua untuk merealisasikan apa yang menjadi harapannya,” ujar Muhammad Nur.
Menurutnya, akses jalan yang layak adalah kunci utama untuk menggerakkan roda perekonomian desa.
“Karena ini infrastruktur dasar, yaitu jalan, wajib hukumnya. Pokoknya mau melakukan apa saja, kalau jalannya tidak bagus kan tidak bisa. Ekonomi bagaimana bisa berkembang kalau jalan tidak bagus? Dan hal-hal lainnya pasti ikut terhambat,” tegasnya.
Menanggapi keluhan warga mengenai kejelasan pembangunan—termasuk di wilayah Dusun Rumbiapo—Ketua Fraksi Demokrat DPRD Mamuju, Ir. Ramliati S. Mallio, memberikan penjelasan terkait skema penganggaran dan batasan wewenang.
“Untuk jalan di Rumbiapo, statusnya adalah jalan dusun yang merupakan aset desa, sehingga kewenangan utamanya ada di pemerintah desa. Namun, anggota dewan dari Dapil 4 tetap bisa mengalokasikan dana aspirasi dari hasil reses untuk menyerap kebutuhan tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR,” jelas Ramliati.
“Jalan Desa Pammulukang ini paling parah di Kalukku, lubangnya lebih dalam dari tanahnya.” — Ir. Ramliati S. Mallio, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Mamuju.
Ramliati juga menyentil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mamuju agar tak hanya menyisir lokasi untuk survei tanpa ada realisasi fisik yang jelas.
Melihat penderitaan warga Desa Pammulukang yang kian terisolasi, Fraksi Demokrat memberikan gertakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait pengesahan anggaran mendatang.
“Secara tegas Fraksi Demokrat menyatakan akan menolak APBD Pokok 2027 jika tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan Desa Pammulukang!” tegas Ramliati, yang langsung disambut riuh dukungan dari para peserta rapat.
By Adhie
Tinggalkan Balasan