Mamuju, nuansainfo.com – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke-486, Selasa (14/7/2026), diwarnai aksi unjuk rasa oleh aliansi masyarakat dan pemuda Desa Pamulukang. Di saat suasana perayaan, massa aksi justru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Mamuju untuk menuntut janji perbaikan jalan menuju desa mereka yang telah rusak puluhan tahun.
Aksi yang digelar di depan gedung wakil rakyat ini menjadi kontras dengan nuansa perayaan hari jadi. Massa menuntut anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 untuk keluar dan memberikan jawaban nyata atas kondisi jalan yang tak kunjung mendapat perhatian pemerintah.
Salah satu orator, Andriawan, menegaskan bahwa kehadiran mereka di kantor DPRD bukan tanpa alasan. Ia menyebut jalan menuju Desa Pamulukang telah menjadi “komoditas” politik setiap lima tahun sekali, namun realitanya, warga justru harus patungan uang sendiri untuk menambal jalan yang rusak.
”Hari jadi ke-486 ini harusnya jadi refleksi. Tapi bagi kami, jalan menuju Desa Pamulukang justru jadi bukti pengabaian. Setiap pemilu, calon dewan dan bupati selalu datang kampanye janji perbaikan jalan. Tapi sampai hari ini, jalan itu dibiarkan rusak,” teriak Andriawan di depan kantor DPRD Mamuju.
Jalan Rusak, Nyawa Terancam
Andriawan menggambarkan kondisi memilukan yang dialami warga setiap harinya. Ia menyoroti akses menuju Puskesmas yang seringkali membahayakan keselamatan warga, terutama ibu hamil dan pasien darurat. Saat musim hujan, jalanan tersebut sulit dibedakan dengan kubangan lumpur, membuat kendaraan warga, termasuk motor matic, seringkali tak mampu melintas.
Mirisnya, lanjut Andriawan, ketidakpedulian pemerintah memaksa warga melakukan swadaya secara mandiri. Mulai dari mengumpulkan uang Rp2.000 hingga Rp10.000 per rumah tangga untuk membeli semen, hingga patungan menyewa alat berat demi membuka akses jalan.
”Kami datang ke sini (DPRD) untuk menagih. Jangan hanya janji manis saat kampanye. Hadirkan Dapil 4 di hadapan kami, kita berdiskusi. Apa pandangan mereka melihat pendukungnya sendiri terpaksa patungan membangun jalan karena pemerintah tidak hadir?” tegasnya.
Aliansi masyarakat dan pemuda Desa Pamulukang menegaskan tidak butuh janji baru. Mereka menuntut DPRD segera menganggarkan perbaikan infrastruktur tersebut dalam APBD. Jika tidak mampu, mereka menuntut pemerintah daerah memberikan solusi konkret agar akses ekonomi dan kesehatan warga tidak lagi terisolasi.
Hingga aksi berakhir, massa terus mendesak agar ada perwakilan dewan yang bersedia menemui mereka untuk membahas nasib jalan desa yang sudah puluhan tahun dinanti perbaikannya tersebut.
By Adhie
Tinggalkan Balasan