Mamuju, Nuansainfo.com — Pelantikan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menjadi momentum krusial untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan program ini kini bertumpu pada penguatan sistem pengawasan dan standardisasi keamanan pangan yang ketat.
Pembaruan kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional dinilai sebagai langkah tepat untuk mengevaluasi sekaligus menjawab berbagai tantangan riil di lapangan. Pasalnya, sepanjang pelaksanaan program MBG, sejumlah insiden keracunan massal mencuat di beberapa daerah dan menjadi sorotan publik. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian nasional terjadi di Bandung Barat, di mana sekitar 1.333 siswa terdampak keracunan makanan.
Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Barat, Asrul Alqausar A, menyampaikan bahwa pergantian nakhoda institusi ini harus dimaknai sebagai momentum perbaikan yang menyeluruh. Kepemimpinan baru memikul harapan besar publik untuk membangun sistem mitigasi risiko yang lebih solid.
“Pergantian kepemimpinan harus menjadi titik awal perbaikan total. Kesehatan dan keselamatan peserta didik wajib diletakkan sebagai prioritas utama, melampaui segala target kuantitatif maupun capaian administratif,” ujar Asrul saat dihubungi dari Mamuju, Rabu (3/6/2026).
Menurut Asrul, program MBG pada dasarnya memiliki filosofi yang sangat baik untuk memenuhi hak-hak gizi generasi muda Indonesia. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari aspek serapan anggaran atau jumlah penerima manfaat semata.
Aspek keamanan, mutu pangan, dan keberlanjutan layanan jauh lebih krusial untuk memastikan proteksi terhadap anak-anak sekolah. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan baru didesak untuk memperketat pengendalian kualitas (quality control) pada jalur distribusi serta memastikan seluruh mitra pelaksana mematuhi prosedur operasional standar (SOP).
Setiap kasus keracunan yang telah terjadi harus ditransformasikan menjadi bahan evaluasi total. Penanganan yang transparan dan perbaikan sistemik menjadi kunci utama agar insiden serupa tidak kembali terulang, sekaligus demi memulihkan dan merawat kepercayaan publik (public trust) terhadap program strategis nasional ini.
By Adhie
Tinggalkan Balasan