Mamuju, nuansainfo.com – Lawatan Menteri Koordinator Bidang Pangan ke Kabupaten Mamuju berakhir dengan catatan getir. Alih-alih menyerap aspirasi dari akar rumput, kunjungan kerja tersebut justru menyisakan kekecewaan mendalam bagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju. Mereka menilai agenda tersebut minim substansi dan terjebak dalam protokoler yang kaku.
Ketua Bidang Politik dan Jaringan GMNI Mamuju, Akwil, menyayangkan absennya ruang dialog antara pemerintah pusat dengan elemen masyarakat. Padahal, menurutnya, kehadiran menteri di daerah adalah kesempatan emas untuk memotret realitas ketahanan pangan yang sebenarnya, bukan sekadar agenda seremonial.
“Kami kecewa. Kunjungan ini terkesan hanya menjalankan agenda administratif tanpa mau mendengar keluh kesah petani, peternak, dan nelayan yang menjadi tulang punggung pangan kita,” ujar Akwil kepada nuansainfo, Jumat, 3 Juli 2026.
GMNI Mamuju sejatinya telah menyiapkan “catatan hitam” mengenai persoalan pangan di wilayah tersebut. Namun, ketiadaan sesi dialog membuat rekomendasi kebijakan yang mereka susun hanya menjadi tumpukan kertas yang tak tersampaikan.
Dalam catatan tersebut, GMNI Mamuju menyoroti empat poin krusial yang mendesak untuk dibenahi. Pertama, soal ambisi kemandirian pangan. Mereka menilai, meski Mamuju memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pusat saat ini belum memihak pada pemberdayaan potensi lokal.
Kedua, persoalan klasik yang tak kunjung usai: kelangkaan pupuk, melambungnya harga pakan ternak, serta buruknya infrastruktur irigasi. Bagi GMNI, kendala-kendala ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan penghambat utama produktivitas yang secara langsung menggerus kesejahteraan masyarakat Mamuju.
Ketiga, fluktuasi harga yang tidak berpihak pada produsen. GMNI mendesak pemerintah untuk menetapkan jaminan harga yang layak bagi hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Mereka menyoroti bahwa ketidakstabilan pasar selama ini lebih banyak merugikan masyarakat dibandingkan tengkulak.
Terakhir, GMNI Mamuju melontarkan tuntutan strategis agar pemerintah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mamuju menjadikan produk lokal sebagai pemasok utama. Langkah ini, menurut mereka, adalah kunci untuk menggerakkan ekonomi daerah dari bawah sekaligus memastikan gizi yang tersalurkan berasal dari hasil tanah sendiri.
Bagi Akwil, keberhasilan program ketahanan pangan nasional tidak bisa hanya diukur dari angka-angka di atas kertas atau capaian administratif di Jakarta. “Petani, peternak, dan nelayan harus menjadi subjek, bukan sekadar objek kebijakan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Menko Pangan mengenai kritik tersebut. GMNI Mamuju berharap, di kunjungan-kunjungan berikutnya, pemerintah pusat bisa lebih membuka diri. Mereka menekankan bahwa ruang dialog yang demokratis adalah harga mati bagi lahirnya kebijakan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan
By Adhie
Tinggalkan Balasan