Mamuju, Nuansainfo.com — Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi pemantik untuk melihat program kemaslahatan publik secara jernih dan utuh. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai sebagai manifestasi nyata dari upaya mewujudkan keadilan sosial, sehingga pemenuhannya harus dikawal bersama, bukan justru didegradasi oleh narasi-narasi parsial di media sosial.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas yang diinisiasi oleh Ketua DPD I Asosiasi Pengusaha Pengelola Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sulawesi Barat, Muh. Arifain Makkulau, SH., MH., di Warkop Kenangan di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. 1 Juni 2026
Arifain menegaskan, Pancasila tidak boleh sekadar menjadi jargon kosmetik yang dipekikkan setiap tanggal 1 Juni. Nilai-nilainya harus membumi, salah satunya melalui pemenuhan hak dasar anak-anak generasi penerus bangsa atas nutrisi yang layak.
“Esensi dari sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam meraih masa depannya hanya karena persoalan gizi. Program MBG adalah jembatan menuju keadilan itu. Karena itu, program sebesar ini harus kita kawal secara objektif, bukan dihakimi secara destruktif lewat potongan video tanpa konteks,” ujar Arifain, yang juga menjabat sebagai Ketua BPW HIPKA Sulawesi Barat.
Di tengah suasana hangat Warkop Kenangan yang riuh oleh diskusi warga, Arifain tidak menampik bahwa implementasi program berskala masif ini masih menghadapi sejumlah tantangan taktis di lapangan. Mulai dari standardisasi dapur umum, pembenahan alur distribusi, hingga peningkatan kualitas layanan penunjang.
Namun, ia mengingatkan agar dinamika evaluasi yang sedang berjalan setiap hari tidak tenggelam oleh derasnya arus disinformasi digital. Berdasarkan data empiris dari berbagai lembaga riset terkemuka, mayoritas masyarakat justru merasakan dampak nyata dari program ini.
Riset yang dirilis oleh Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) terhadap 1.800 orang tua, misalnya, menunjukkan bahwa 81 persen keluarga rentan sangat mendukung keberlanjutan program MBG. Bahkan, 36 persen rumah tangga mengaku pengeluaran harian mereka berkurang sejak program ini bergulir.
Indikator serupa juga terekam dalam jajak pendapat nasional Cyrus Network, yang mencatat 65,4 persen publik tetap memberikan dukungan penuh, dibarengi catatan kritis agar pemerintah terus membenahi tata kelola program. Sementara itu, survei dari Timur Barat Research Center (TBRC) menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni 89,7 persen responden mendukung MBG dan 84,3 persen menilai program ini menjadi bantalan ekonomi yang efektif bagi ruang fiskal rumah tangga mereka.
“Data-data ini merefleksikan satu hal: masyarakat tidak sedang menolak esensi atau tujuan dari program ini. Rakyat hanya menuntut perbaikan kualitas, transparansi yang ajek, serta pengawasan yang ketat agar program ini benar-benar menyentuh akar rumput,” papar Arifain.
Dari sudut pandang makro, program MBG tidak boleh dipandang secara reduktif sebagai sekadar program pembagian makanan gratis semata. Program ini merupakan investasi geopolitik dan ekonomi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kompetitif di kancah global.
Di balik riuhnya kritik di jagat maya, ada narasi sunyi dari ribuan petugas gizi, tenaga dapur, relawan, hingga pelaku UMKM pangan lokal yang setiap hari bergerak memastikan roda program ini berputar demi masa depan anak-anak Indonesia.
Menutup diskusinya di momentum Hari Pancasila ini, Arifain mengajak seluruh komponen bangsa—khususnya di Sulawesi Barat—untuk mengedepankan spirit gotong royong dalam menyikapi program nasional ini. Kritik konstruktif berbasis data harus tetap disuarakan sebagai jurnalisme warga yang sehat, namun harus dipisahkan dari upaya pembunuhan karakter program melalui disinformasi.
“Jika ada yang kurang, mari kita benahi bersama. Jika ada yang keliru, mari kita koreksi. Namun, jangan sampai kita mengorbankan ekspektasi dan masa depan jutaan anak Indonesia hanya karena kita gagal membedakan mana kritik yang membangun dan mana disinformasi yang merusak. Sulawesi Barat harus mengambil peran sentral dalam melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan produktif,” pungkas Arifain.
By Adhie
Tinggalkan Balasan