Mamuju, nuansainfo.com – Pemerintah Indonesia kini tengah tancap gas menjalankan dua program strategis nasional: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pembangunan SDM dan mandatori Biodiesel B50 guna mencapai kemandirian energi.
Namun, Ketua BPW HIPKA Sulawesi Barat, Muh. Arifain Makkulau, SH.M.H, melihat ada peluang emas yang luput dari perhatian. Ia menilai kedua kebijakan ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus diintegrasikan menjadi ekosistem ekonomi baru yang mampu melahirkan ribuan pengusaha muda di tingkat desa.
”B50 jangan hanya dipahami sebagai program energi, dan MBG jangan hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi. Keduanya dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang melahirkan rantai usaha dari desa hingga industri nasional,” ujar Arifain dalam keterangan tertulisnya melalui WhatsApp, Jumat (10/7/2026).
Mengubah Limbah Dapur Jadi Cuan
Arifain menjelaskan, program MBG nantinya akan melahirkan ribuan dapur produksi yang mengolah bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari. Aktivitas ini secara otomatis menghasilkan limbah, salah satunya minyak jelantah (used cooking oil).
Di sisi lain, implementasi B50 membutuhkan pasokan bahan baku biodiesel yang masif. Di sinilah letak titik temu yang bisa dimanfaatkan.
”Bayangkan apabila setiap dapur MBG tidak lagi membuang minyak jelantah, melainkan menjualnya melalui koperasi desa atau BUMDes. Minyak tersebut dikumpulkan, diuji kualitasnya, dan dipasarkan sebagai bahan baku biodiesel. Limbah pun berubah menjadi komoditas ekonomi,” tuturnya.
Menurutnya, model ini akan membuka keran peluang usaha baru bagi masyarakat lokal, seperti:
- Unit usaha “Bank Minyak Jelantah” di BUMDes.
- Jasa pengumpulan minyak jelantah di tingkat dusun.
- Logistik dan transportasi limbah.
- Infrastruktur pengujian mutu dan penyaringan minyak.
- Pengembangan aplikasi digital rantai pasok.
Ekonomi Sirkular Berbasis Desa
Tak hanya minyak jelantah, Arifain juga menyoroti potensi ekonomi sirkular lainnya. Sisa makanan dari dapur MBG bisa diolah menjadi kompos, pakan ternak, atau budidaya maggot. Sementara sampah organik lainnya bisa dikonversi menjadi biogas, dan limbah kemasan menjadi komoditas daur ulang.
”Sulawesi Barat punya peluang besar untuk menjadi percontohan. Kita punya potensi sawit, desa yang berkembang, dan UMKM yang terus tumbuh. Ini adalah modal penting membangun rantai pasok energi hijau berbasis masyarakat,” tegasnya.
Tantangan untuk Pemerintah
Sebagai Ketua HIPKA Sulbar, Arifain menantang para pengusaha muda untuk tidak hanya menjadi pelaku bisnis konvensional, tetapi mulai melirik sektor green economy. Ia juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyusun roadmap atau peta jalan nasional terkait ekonomi sirkular berbasis MBG dan B50.
Peta jalan tersebut, menurutnya, harus mencakup penguatan koperasi desa, pembiayaan UMKM, standardisasi kualitas limbah, hingga digitalisasi rantai pasok.
”Jika langkah ini diwujudkan, Indonesia tidak hanya sukses mengurangi impor energi dan meningkatkan gizi anak bangsa, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kesejahteraan dari tingkat desa. Desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi komoditas, tapi pusat inovasi dan kewirausahaan,” pungkasnya
By Adhie
Tinggalkan Balasan