Mamuju, nuansainfo.com – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, institusi Polri di Sulawesi Barat diterpa isu miring. Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) menuding adanya ketidaktransparanan dalam proses seleksi Calon Siswa (CASIS) Polri di Polda Sulawesi Barat. Mereka mendesak agar panitia seleksi dan Kepala Biro (Karo) SDM segera dievaluasi karena dinilai mencederai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
Ketua GEBRAK, Idham Nuzul Ibrahim, mengungkapkan pihaknya mengendus adanya keganjilan prosedural dalam tahapan rekrutmen. Salah satu temuan yang disorot adalah dugaan adanya peserta yang tiba-tiba melenggang ke tahap seleksi berikutnya, padahal sebelumnya tidak tercantum dalam daftar peringkat kelulusan di tingkat Polres.
“Jika informasi ini benar, panitia wajib menjelaskan dasar dan mekanisme di balik perubahan status tersebut secara terbuka kepada publik,” ujar Idham di salah satu warkop di Mamuju, Sabtu, 27 Juni 2026.
GEBRAK juga mengkritik langkah Polda Sulawesi Barat yang sempat memberikan klarifikasi melalui Bidang Humas. Sebelumnya, pihak kepolisian membantah adanya pemanggilan kembali peserta yang telah dinyatakan tidak lolos seleksi. Namun, bagi GEBRAK, bantahan tersebut dianggap belum memadai.
Menurut Idham, klarifikasi tanpa paparan data hasil seleksi yang dapat diverifikasi hanya akan menjadi retorika.
“Transparansi tidak cukup hanya dengan pernyataan, tapi harus dibuktikan dengan keterbukaan data sesuai ketentuan,” tegasnya.
Karena itu, GEBRAK mengajukan lima tuntutan strategis kepada pimpinan Polri:
- Akses Data: Mendesak Polda Sulawesi Barat membuka data hasil peringkat seleksi di setiap tahapan sebagai bentuk transparansi.
- Supervisi Mabes: Meminta Mabes Polri melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proses seleksi di Polda Sulbar untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur.
- Evaluasi Panitia: Mendorong Kapolda Sulawesi Barat mengevaluasi total panitia seleksi guna menjaga kredibilitas institusi.
- Tanggung Jawab Jabatan: Mendesak Kapolri mengevaluasi Karo SDM Polda Sulawesi Barat jika ditemukan kelemahan pengawasan atau pelanggaran prosedur.
- Pengawasan Terbuka: Memastikan seluruh tahapan seleksi yang tersisa diawasi secara ketat oleh pengawas internal dan eksternal.
Sebagai bentuk keseriusan, GEBRAK mengagendakan aksi damai di depan Mapolda Sulawesi Barat dalam waktu dekat. Idham menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menjatuhkan institusi, melainkan bentuk kontrol sosial agar proses rekrutmen Polri benar-benar berbasis kompetensi, bukan spekulasi
Ia mengingatkan bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 seharusnya menjadi refleksi bagi Polri untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Transparansi bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian mengevaluasi jika ditemukan kekeliruan,” pungkas Idham.
Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian belum memberikan keterangan tambahan merespons tuntutan baru yang diajukan GEBRAK terkait pembukaan data hasil seleksi tersebut.
By Adhie.
Tinggalkan Balasan