Jakarta, Nuansainfo.com, Rencana pemerintah mewajibkan ekspor sawit melalui satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai memicu kepanikan di kalangan petani sawit. Dalam beberapa hari terakhir, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah sentra produksi turun drastis hingga menyentuh level Rp1.500 per kilogram.
Petani sawit dari berbagai daerah melaporkan penurunan harga yang tajam hanya dalam waktu dua hari terakhir. Yakobus Hariyanto, petani sawit asal Sintang, Kalimantan Barat, mengatakan harga TBS turun sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram.
Sementara itu, Supriadi, petani dari Mamuju, Sulawesi Barat, menyebut harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 per kilogram kini anjlok menjadi sekitar Rp1.000 per kilogram.
Keluhan serupa juga disampaikan Parlindungan Sitorus, petani sawit dari Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang mengatakan harga TBS di daerahnya turun hingga Rp1.500 per kilogram.
Selain penurunan harga, para petani juga mengaku khawatir karena sejumlah pabrik mulai mengurangi bahkan menghentikan pembelian TBS. Kondisi ini membuat petani semakin cemas karena sawit merupakan komoditas yang harus segera dijual dan tidak dapat disimpan terlalu lama.
“Petani sekarang panik karena harga TBS turun sangat cepat hanya dalam hitungan hari sampai di level Rp1.500 per kilogram. Banyak perusahaan juga mulai wait and see, bahkan menghentikan pembelian sementara. Dengan produksi sawit rakyat yang sangat besar, kerugian petani bisa mencapai miliaran rupiah setiap harinya,” kata Yakobus.
Ketua SPKS, Sabarudin, menilai penurunan harga yang terjadi secara cepat merupakan respons negatif pasar terhadap rencana tata niaga ekspor satu pintu yang dikhawatirkan memunculkan praktik monopsoni atau pembeli tunggal.
“Situasi memburuk setelah sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan sementara,” ujar Sabarudin.
SPKS meminta pemerintah segera turun tangan untuk merespons penurunan harga dan menstabilkan pasar.
“Kami mencatat kerugian petani sawit tembus puluhan miliar rupiah per hari,” kata Sabarudin.
Menurut SPKS, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memiskinkan petani sawit karena membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS di tingkat petani. Dampaknya dinilai tidak hanya menggerus pendapatan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan produktivitas kebun rakyat.
SPKS menyebut banyak petani kini mulai mempertimbangkan mengurangi bahkan menghentikan pemupukan karena khawatir harga sawit terus turun dan biaya produksi tidak lagi tertutup. Padahal sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga.
Jika kondisi ini berlangsung lama, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional.
“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan,” ujar Sabarudin.
SPKS juga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. Jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minim pemupukan dan banyak petani meninggalkan sawit, maka pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan terganggu.
Selain itu, SPKS mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan tata niaga komoditas seperti yang pernah terjadi pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), yang dinilai menghancurkan harga cengkeh di tingkat petani pada masa lalu.
Karena itu, SPKS meminta pemerintah segera mengevaluasi rencana ekspor satu pintu melalui DSI.
“Kami berharap pemerintah mau mendengar keluhan jutaan petani di Indonesia sebelum situasinya semakin memburuk,” kata Sabarudin.
By Adhie
Tinggalkan Balasan