Mamuju, nuansainfo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, M. Khalil Gibran, menegaskan dukungannya terhadap kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Meski mendukung penuh program tersebut, Khalil menuntut adanya perbaikan tata kelola dan evaluasi menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke pelosok daerah.
Pernyataan ini disampaikan Khalil saat menemui massa aksi yang menggelar unjuk rasa damai di kantor DPRD Sulawesi Barat, Senin, 29 Juni 2026. Aksi tersebut menuntut pemerintah daerah dan legislatif untuk mengawal serta mengoptimalkan pelaksanaan program makan bergizi di wilayah tersebut.
”Ini adalah program strategis nasional, program kemuliaan dari Bapak Presiden. Kami di DPRD Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen penuh mengawal ini,” ujar Khalil di hadapan para pengunjuk rasa.
Namun, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa dukungan tersebut bukan berarti tanpa catatan. Menurut Khalil, selama ini pihaknya telah menerima banyak aspirasi, baik dari pihak yang kontra maupun pro terhadap implementasi di lapangan. Ia mencatat telah menerima 15 kali aksi demonstrasi terkait isu MBG, di mana sebagian besar massa menuntut evaluasi terhadap regulasi teknis.
”Dalam 13 kali aksi sebelumnya, yang ditolak bukanlah programnya, melainkan tata kelola dan kegiatan-kegiatan yang perlu dievaluasi. Kami sepakat bahwa regulasinya yang harus kita perbaiki,” tegas anggota Komisi 1 yang membidangi kesejahteraan rakyat ini.
Menolak Standar Jawa
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Khalil adalah penolakan terhadap penyamaan standar implementasi antara wilayah Jawa dengan Sulawesi Barat. Menurutnya, karakteristik wilayah dan rantai pasok di Sulawesi Barat membutuhkan kebijakan yang lebih kontekstual.
”Jangan samakan kami yang di sini dengan kebijakan di Jawa. Kami sudah bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) pusat untuk meminta audiensi, agar BGN mengevaluasi seluruh pasokan yang menyangkut kebutuhan MBG,” kata dia.
Khalil secara tegas menginstruksikan agar pengadaan bahan pangan untuk program MBG di Sulawesi Barat diprioritaskan berasal dari sumber daya lokal, bukan didatangkan dari luar daerah. “Seluruh pasokan yang masuk untuk program ini harus berasal dari Sulawesi Barat, tidak boleh lagi dari luar. Kami akan berjuang di tingkat pusat untuk memastikan ini,” tambahnya.
Nasib Tenaga Kerja Lokal
Lebih jauh, Khalil menyoroti pentingnya keberlanjutan program ini bagi ekonomi kerakyatan, termasuk nasib ribuan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Ia menyebut ada sekitar 6.439 tenaga kerja yang menggantungkan harapan pada keberhasilan program ini di Sulawesi Barat.
”Bayangkan, ada 6.439 tenaga kerja. Kalau program ini tidak jalan, mau ke mana mereka? Kita juga harus memikirkan anak-anak kita di desa-desa terpencil yang sampai hari ini belum merasakan manfaat yang maksimal,” pungkasnya.
Pihak DPRD Sulawesi Barat memastikan akan terus menjalin komunikasi dengan Komisi terkait untuk memastikan evaluasi ini berjalan. Khalil berkomitmen, selama program tersebut berpihak pada kesejahteraan rakyat, DPRD akan menjadi garda terdepan untuk memastikan eksekusinya tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat lokal.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan