Mamuju, Nuansainfo.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan, transparansi, serta perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola birokrasi. Hal ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini dijabat oleh Dr. H. Adnan Nota, M.A. menyampaikan bahwa situasi telah kembali kondusif setelah dilaksanakan pertemuan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog terbuka yang menjadi ruang klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di lapangan.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan yang dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi, suasana yang semula dinamis kini berangsur tenang. Kami memahami bahwa aksi yang dilakukan adik-adik mahasiswa berangkat dari informasi yang belum sepenuhnya utuh,” ujar Kakanwil.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga menegaskan bahwa kritik dari mahasiswa merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Bahkan, kritik tersebut dipandang sebagai masukan yang positif untuk terus melakukan perbaikan.
“Kami tidak anti kritik. Apa yang disampaikan adik-adik HMI MPO adalah ‘pil pahit’ yang justru menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki diri menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance),” tambahnya.
Kementerian Agama Sulawesi Barat juga memberikan apresiasi kepada HMI MPO yang telah menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga etika dan kedamaian. Audiensi yang difasilitasi setelah aksi tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara terbuka tanpa interupsi.
“Kami berterima kasih kepada adik-adik HMI MPO yang telah bersedia berdialog dengan kami. Seluruh aspirasi disampaikan secara terbuka, tenang, dan konstruktif,” lanjut Kakanwil.
Dari hasil dialog tersebut, kedua belah pihak memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai persoalan yang terjadi. Kakanwil menilai bahwa perbedaan persepsi yang muncul lebih disebabkan oleh miskomunikasi atau informasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh.
Meski demikian, Kementerian Agama tetap memandang mahasiswa sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kemenag juga membuka diri untuk terus menjadi objek kontrol demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.
Sebagai penutup, Kakanwil mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Barat untuk terus berpartisipasi dalam mengawasi dan mendukung kinerja Kementerian Agama.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan dari semua pihak. Harapan kami, Kementerian Agama dapat terus tumbuh menjadi lembaga yang dicintai masyarakat, bebas dari praktik KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang adil, profesional, dan humanis bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.
Secara khusus, Kakanwil juga menyampaikan apresiasi kepada HMI MPO atas kritik dan aspirasi yang disampaikan secara damai dan konstruktif sebagai bagian dari upaya bersama membangun birokrasi yang lebih baik.
By Adhie
