Mamuju, nuansainfo.com – Aksi unjuk rasa “Cipayung Plus Sulbar Bergerak” di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang awalnya berlangsung tertib, berakhir dengan sisa trauma. Sejumlah mahasiswa dilaporkan terluka setelah aparat kepolisian melakukan tindakan yang dinilai represif dan di luar batas kewajaran. Senin 23/6/2026
Aliansi tujuh organisasi mahasiswa—HMI, GMNI, IMM, GMKI, LMND, KAMMI, dan PMII—menyatakan perang terhadap pola pendekatan kekerasan yang dipertontonkan aparat. Suasana yang semula kondusif dengan orasi-orasi damai, berubah menjadi ajang bentrokan saat massa mahasiswa mendesak untuk bertemu pimpinan dewan.
“Ini bukan aksi anarkis. Kami datang dengan tuntutan yang jelas dan sah secara konstitusional. Tapi aparat justru menjawab aspirasi kami dengan kekerasan,” ujar Bung Diky, Koordinator Aksi dari GMNI.
Bagi Diky, tindakan petugas di lapangan bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan bukti nyata perlunya perombakan besar di jajaran kepolisian daerah tersebut.
Insiden tersebut memicu kemarahan aliansi. Mereka kini tak lagi hanya bicara soal kebijakan, melainkan menuntut pertanggungjawaban institusi. Dua tuntutan utama digaungkan: evaluasi menyeluruh terhadap Polda Sulawesi Barat yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengayoman, serta desakan tegas kepada Mabes Polri untuk mencopot Kapolresta Mamuju.
“Kepemimpinan yang tidak berpihak pada keadilan rakyat tidak layak dipertahankan,” tegas pernyataan resmi aliansi.
Di balik insiden berdarah itu, para aktivis ini membawa daftar tuntutan panjang yang mencakup isu nasional hingga lokal. Secara nasional, mereka menyoroti perluasan kewenangan Polri yang dinilai mengancam supremasi sipil, hingga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menyikat koruptor. Mereka juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah, mulai dari harga BBM hingga stabilitas rupiah yang memukul daya beli rakyat kecil.
Di tingkat lokal, fokus aliansi lebih tajam: penolakan terhadap tambang Rare Earth Elements (LTJ) di Mamuju dan pembangunan batalion baru yang dianggap menguras anggaran negara yang seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Mereka juga menyoroti nasib ribuan tenaga honorer yang terancam akibat pembatasan belanja pegawai dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Aliansi Cipayung Plus menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi justru menjadi “bahan bakar” baru bagi pergerakan mereka. Luka-luka yang diderita massa aksi, kata mereka, tidak akan membungkam suara kritis, melainkan akan memicu gelombang aksi yang lebih besar.
Saat ini, aliansi menyatakan siap menempuh jalur hukum untuk menyeret pelaku kekerasan ke pertanggungjawaban. Mereka menantang otoritas kepolisian untuk berani transparan. Bagi para mahasiswa di Mamuju, api gerakan tak akan padam selama kebijakan publik masih menjauhi keadilan dan kekayaan alam Sulbar terus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan ruang hidup rakyat.
Kini, perhatian publik tertuju pada Kapolda Sulawesi Barat. Akankah insiden ini diselesaikan melalui investigasi terbuka atau akan berakhir di balik meja tanpa keadilan? Mahasiswa sudah bersuara, dan mereka menunggu pembuktian.
Langkah hukum spesifik apa yang direncanakan oleh tim pendamping hukum Cipayung Plus untuk mengawal kasus dugaan tindakan represif ini agar tidak menguap begitu saja?
By Adhie
Tinggalkan Balasan