Mamuju, nuansainfo.com– Gerakan Mahasiswa Menggugat Sulawesi Barat (GERAM Sulbar) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju untuk segera menuntaskan penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Kolam Air Tawar di Kecamatan Kalukku yang hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat.
Ketua GERAM Sulbar, Ongki Prayudi, menilai proses penanganan perkara yang disebut telah berjalan sejak tahun 2022 tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa perkembangan yang dapat diketahui publik.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun masyarakat juga berhak memperoleh kepastian hukum. Penanganan perkara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun harus menunjukkan progres yang jelas dan terukur,” kata Ongki, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, terutama ketika muncul dugaan penyimpangan dan pertanyaan mengenai manfaat proyek tersebut bagi masyarakat.
Ongki mengatakan, berdasarkan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, keberadaan kolam air tawar tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang optimal sebagaimana tujuan awal pembangunannya. Kondisi itu, kata dia, menjadi perhatian serius karena setiap penggunaan uang negara seharusnya memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami mempertanyakan sejauh mana manfaat proyek tersebut dirasakan oleh masyarakat. Jika memang ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujarnya.
GERAM Sulbar juga meminta Kejari Mamuju untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejari Mamuju, yakni segera menuntaskan proses penyidikan dugaan korupsi proyek Kolam Air Tawar Kalukku, membuka informasi perkembangan perkara secara transparan, mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan proyek, serta memastikan setiap penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
GERAM Sulbar menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga terdapat kepastian hukum yang jelas.
“Jangan biarkan uang rakyat habis tanpa manfaat yang jelas. Transparansi dan kepastian hukum adalah hak masyarakat. Kami akan terus mengawal perkara ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban kepada publik,” tegas Ongki.
Menurut GERAM Sulbar, penegakan hukum yang transparan dan profesional menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan anggaran yang merugikan daerah maupun kepentingan publik.
By Adhie
Tinggalkan Balasan