Nuansainfo.com , Mamasa – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kembali memicu sorotan. Proses pengisian jabatan di dua instansi vital—Sekretariat DPRD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)—hingga kini masih terkatung-katung tanpa kejelasan pejabat yang terpilih.
Aktivis lokal Mamasa, Rizkul, mendesak pemerintah daerah segera mengumumkan nama-nama pejabat yang lolos. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengulur waktu untuk dua posisi strategis tersebut.
“Penundaan ini jangan sampai mengganggu pelayanan publik, khususnya di Disdukcapil yang menjadi ujung tombak urusan administrasi kependudukan masyarakat,” ujar Rizkul saat dihubungi, Jumat, 29 Mei 2026.
Delapan OPD Sudah Dilantik, Dua Masih “Misteri”
Carut-marut ketidakpastian ini bermula ketika Panitia Seleksi bersama Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Mamasa mengantongi hasil seleksi tiga besar untuk 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 16 Maret 2026 lalu.
Namun, dari total 10 instansi tersebut, baru delapan OPD yang pejabat barunya telah resmi dilantik. Sementara untuk posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Kepala Disdukcapil hingga kini belum ada kejelasan.
Rizkul mempertanyakan alasan di balik mandeknya pengumuman dua instansi ini. Ia mengendus adanya indikasi tarikan kepentingan politik yang sengaja menunda proses birokrasi.
“Apakah memang belum ada yang memenuhi kriteria lolos, atau justru ada upaya sengaja menunda pengumuman demi mengakomodasi kepentingan politik tertentu?” cetusnya.
Desak Transparansi Kepala Daerah
Menurut Rizkul, penundaan sepihak tanpa alasan yang transparan dari pihak eksekutif hanya akan menyuburkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Mamasa segera mengambil langkah konkret demi menjaga integritas birokrasi.
Ia mengingatkan agar dinamika politik lokal tidak mengorbankan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang optimal.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk segera mengumumkan pejabat terpilih. Masyarakat menunggu kepastian, jangan biarkan birokrasi dan politik saling tarik-menarik hingga mengorbankan pelayanan publik,” pungkas Rizkul.
Hingga berita ini diturunkan, Nuansainfo.com masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak Badan Kepegawaian Daerah maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa terkait mandeknya penetapan pejabat di dua instansi tersebut.
By Adhie
Tinggalkan Balasan