Nuansainfo.com, Mamuju – Menjelang hari pemungutan suara pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulawesi Barat (Sulbar) yang dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026) mendatang, isu praktik mahar politik di balik dinding Gedung DPRD Sulbar di Rangas kian kencang berembus. Aktivis antikorupsi mendesak Polda Sulbar tidak bersikap pasif dan mengawal ketat proses demokrasi tersebut agar tidak ternodai politik transaksional.

Ketua LSM Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat, Muslim Fatahillah Azis, menegaskan pengamanan dari pihak kepolisian harus dilakukan secara aktif sejak jauh hari sebelum pemilihan dimulai. Menurutnya, pengawasan yang lemah hanya akan membuka ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk merusak integritas pemilihan.

“Polda Sulbar kita minta agar proses pemilihan ini dijaga dengan aktif, jangan pasif sehingga menimbulkan celah dalam merusak pemilihan seperti yang sebelumnya juga sudah kita suarakan,” tegas Muslim di salah satu warkop Rabu 18/11/2026

Muslim meyakini aparat kepolisian tidak akan tinggal diam jika menemukan adanya praktik suap atau money politics dalam perebutan kursi nomor dua di Sulbar yang diperebutkan oleh Syamsul Samad dan Hj. Fatmawati Salim tersebut. Ia mengingatkan rekam jejak Kapolda Sulbar saat ini, Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum., yang merupakan mantan Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) Polri.

“Kapolda Sulbar saat ini punya rekam jejak kuat sebagai mantan Kakortastipidkor Polri. Jadi kita optimistis, jika praktik money politics itu sampai ditemukan di lapangan, pasti akan langsung diangkut dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” cetusnya.

Selain pengawalan ketat dari aparat penegak hukum, Muslim juga menuntut Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Sulbar bersikap transparan. Ia mendesak agar draf dan aturan Tata Tertib (Tatib) pemilihan dibuka secara terang-benderang kepada masyarakat luas sebelum hari pemungutan suara tiba.

“Proses tata tertib pemilihan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat harus dibuka ke publik. Masyarakat berhak tahu dan mengawasi agar proses pemilihan ini betul-betul terlaksana secara jujur, adil (jurdil), langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber),” ujar aktivis antikorupsi Sulbar tersebut.

Dalam analisisnya, Muslim memetakan setidaknya ada 6 modus dan skenario rawan kecurangan yang wajib diantisipasi dalam mekanisme pemilihan tertutup oleh 45 anggota DPRD Sulbar pada Jumat nanti:

  1. Transaksi ‘Ijon’ di Luar Gedung: Lobi dan transaksi tidak dilakukan di hari H, melainkan jauh hari sebelumnya di hotel atau ruang tertutup melalui perantara dengan modus uang muka (down payment) yang disamarkan sebagai dana koordinasi.
  2. Konflik Kepentingan Internal: Karena Panlih dan pemilih adalah sesama anggota dewan, tanpa pengawasan eksternal berpotensi muncul “kolusi kolektif” atau aturan main yang sengaja dibuat multitafsir.
  3. Modus ‘No Photo, No Pay’: Pemilih diminta memotret surat suara yang sudah dicoblos di dalam bilik suara menggunakan ponsel pribadi sebagai bukti sah untuk mencairkan sisa bayaran transaksi.
  4. Kekosongan Sanksi di Tatib: Panlih kerap berlindung di balik alasan administratif karena Tatib tidak mengatur sanksi diskualifikasi bagi kandidat yang terbukti melakukan politik uang.
  5. Sandera Politik & Ancaman PAW: Tekanan struktural dari elite partai kepada anggota fraksi dengan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) atau pencopotan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) strategis jika tidak patuh pada instruksi transaksi di tingkat atas.
  6. Sikap Bungkam Jelang Eksekusi: Fenomena bungkamnya para legislator saat dikonfirmasi media dinilai sebagai indikator adanya kesepakatan senyap (silent consensus) sebelum hasil pemilihan diketok palu secara fait accompli.

Dengan membeberkan seluruh celah kerawanan tersebut, LAK Sulbar berharap aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sipil dapat bersama-sama mengawasi jalannya pemungutan suara di Gedung DPRD Sulbar pada Jumat mendatang agar melahirkan pemimpin yang bersih dan bermartabat.

By Adhie