Mamuju, nuansainfo.com – Pemerintah Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, resmi merilis jadwal penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2026. Langkah ini diambil guna mengurai potensi penumpukan warga sekaligus memastikan program jaring pengaman sosial tersebut sampai ke tangan yang berhak tanpa riuh yang tak perlu.

Kepastian tersebut tertuang dalam Lampiran Surat Lurah Binanga Nomor B/76/003.00.01/01.01/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, yang ditandatangani langsung oleh Lurah Binanga, Selvi Febriana, S.Sos., M.Hum.

Dalam dokumen yang diperoleh nuansainfo.com, penyaluran bantuan pangan ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari berturut-turut, mulai Selasa, 17 November hingga Sabtu, 21 November 2026. Pembagian pun dipecah berdasarkan wilayah lingkungan tinggal dan dibagi dalam dua gelombang waktu (sesi) setiap harinya.

Sesi I berlangsung pada pagi hari, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Sementara Sesi II dijadwalkan pada siang hingga sore hari, pukul 14.00 hingga 16.00 WITA.

“Penerima manfaat wajib hadir sesuai jadwal lingkungan masing-masing,” demikian bunyi poin pertama dalam ketentuan yang tertulis di lampiran surat tersebut.

Secara terperinci, penyaluran perdana pada Selasa (17/11) diperuntukkan bagi warga Lingkungan Kasiwa Timur dan Puncak Utara. Hari berikutnya, Rabu (18/11), giliran warga Kasiwa Tengah dan Kasiwa Induk yang mengantre.

Selanjutnya pada Kamis (19/11), penyaluran menyasar wilayah Puncak Selatan dan Danga. Hari Jumat (20/11) giliran warga Parung-parung dan So’do, dan ditutup pada Sabtu (21/11) untuk warga Galung, Kayulangka, serta Binanga.

Untuk memastikan transparansi dan mencegah salah sasaran, pihak kelurahan menerapkan syarat ketat. Setiap warga penerima manfaat diwajibkan membawa KTP, Kartu Keluarga (KK), atau kartu identitas diri lain yang dipersyaratkan. Pihak kelurahan juga menegaskan bahwa pengambilan bantuan pangan tidak bisa diwakilkan begitu saja—penerimaan harus dilakukan langsung oleh penerima manfaat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan penyaluran.

Sadar akan dinamika di lapangan, di mana tak semua warga bisa hadir sesuai jadwal akibat berbagai kendala, Kelurahan Binanga memberikan kelonggaran prosedural. “Apabila berhalangan hadir, agar berkoordinasi dengan Ketua RT atau Kepala Lingkungan untuk memperoleh informasi lebih lanjut,” sebut aturan tersebut.

Langkah terjadwal ini diharapkan bisa menjadi penawar atas keruwetan yang kerap mewarnai pembagian bantuan sosial di tingkat akar rumput. Kini, bola berada di tangan aparat setempat untuk memastikan proses birokrasi ini berjalan tanpa sumbatan di lapangan.

By Adhie