Mamuju, Nuansainfo.com — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula DPRD Kabupaten Mamuju pada Rabu, 22 Juli 2026, mendadak hangat. Kerusakan parah akses jalan utama di Desa Pammulukang, Kecamatan Kalukku, memicu ketegangan antara legislator dan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat yang dipimpin anggota DPRD Mamuju dari Partai Demokrat, Muhammad Nur, menyoroti terisolasinya warga Desa Pammulukang akibat infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki. Menurut Nur, ketersediaan jalan yang memadai merupakan syarat mutlak agar roda ekonomi warga dan program nasional dapat berjalan serentak.
“Jalan itu infrastruktur dasar, hukumnya wajib. Bagaimana ekonomi mau berkembang kalau jalannya rusak?” kata Nur dalam rapat tersebut. “Program MBG ini program nasional, harus ada pemerataan. Jangan hanya masyarakat kota yang menikmati, sementara masyarakat tertinggal diabaikan.”
Aktivis Pemuda Kalukku, Adriawan, menyayangkan alasan teknis yang kerap dijadikan dalih oleh pengelola program. Menurut dia, daerah terpencil yang terancam tengkes (stunting) justru seharusnya berada di urutan terdepan penerima bantuan gizi.
“Kalau memang kendalanya akses jalan, kami dari pemuda siap mengantar menggunakan sepeda motor. Pihak dapur tinggal menyediakan biaya operasional bensinnya,” ujar Adriawan. “Jangan biarkan persoalan klasik ini membuat anak-anak Pammulukang dianaktirikan.”
Nada miring terhadap pengelola program MBG juga datang dari legislator Mamuju lainnya, Ir. Ramliati S. Mallio. Ia menilai alasan medan yang sulit tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memotong hak anak-anak di pelosok.
“Negara harus siap. Justru anak-anak di daerah terpencil ini yang paling berhak mendapatkannya,” tegas Ramliati. Ia mendesak pengelola program memberikan kepastian solusi dalam tenggat waktu satu minggu.
Menanggapi cecaran tersebut, Koordinator Wilayah MBG Mamuju, Awaluddin, mengakui armada distribusi reguler kesulitan menembus jalur darat menuju Desa Pammulukang dan wilayah Kassa. Sebagai jalan keluar, pihak Korwil berencana mengalihkan pola distribusi menggunakan armada roda dua dari Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) terdekat.
“Tadi di forum sudah kita bahas solusinya. Kami akan mengupayakan empat unit kendaraan roda dua untuk menembus wilayah tersebut,” tutur Awaluddin.
Terkait tenggat waktu satu minggu yang dipatok DPRD, Awaluddin belum berani berjanji secara pasti. Namun, ia memastikan akan segera berkoordinasi dengan Kepala SPBG dan mitra yayasan untuk mempercepat pengadaan armada motor tersebut.
By Adhie
Tinggalkan Balasan