Nuansainfo.com. Mamasa – Janji pembangunan pasar baru di Kabupaten Mamasa yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada 23 April 2024 lalu kembali memicu sorotan tajam. Aktivis Muda Mamasa, Rizkul Tona, membongkar fakta bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa sebenarnya telah menuntaskan pembebasan lahan untuk pasar tersebut, namun pembangunan fisik dari pemerintah pusat tak kunjung terealisasi hingga saat ini.
Pembebasan lahan tersebut telah dilakukan Pemda sejak era Pj Bupati Muhammad Zain guna menindaklanjuti pembagian tugas yang disampaikan Presiden Jokowi saat itu, di mana daerah bertugas menyediakan lahan dan pemerintah pusat membangun fisiknya.
“Jangan lagi ada alasan klasik pemerintah pusat bahwa lahan belum siap. Lahan itu sudah ada! Sudah dibebaskan oleh Pemda di sekitar Pasar Tumpah. Lalu mana tugas pemerintah pusat? Mana janji Jokowi yang mau membangunkan pasar? Sampai hari ini hanya jadi cerita,” tegas Rizkul Tona dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2026).
Kondisi tersebut berdampak langsung pada para pedagang lokal. Di dekat lahan kosong yang telah dibebaskan, ratusan pedagang di Pasar Tumpah masih harus berjualan di atas tanah becek, terpapar cuaca ekstrim, serta memikul biaya sewa lapak hingga Rp 10,2 juta per tahun akibat belum adanya fasilitas pasar induk yang memadai sejak 2013.
Merespons kabar rencana kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mamasa, Rizkul menyampaikan dua tuntutan dan tantangan terbuka:
Tantangan kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka: Meminta Wapres untuk menuntaskan komitmen pembangunan yang pernah disampaikan Presiden terdahulu, bukan sekadar melakukan kunjungan seremonial. Pihaknya mendesak agar kedatangan Wapres membawa kejelasan DIPA anggaran pembangunan Pasar Mamasa.
Tantangan kepada Bupati Welem dan Wabup Sudirman: Mendesak jajaran pimpinan daerah Mamasa untuk bersikap tegas menyampaikan dokumen dan sertifikat lahan yang telah dibebaskan APBD langsung kepada Wapres guna memperjuangkan hak para pedagang.
Rizkul menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa Mamasa siap mengawal isu ini dan akan menggelar aksi jika kedatangan pemerintah pusat tidak membuahkan kepastian konkret bagi pembangunan pasar rakyat tersebut.
Tinggalkan Balasan