Mamuju Tengah, nuansainfo.com -DPRD Kabupaten Mamuju Tengah resmi menggelar sidang paripurna penyerahan APBD Pokok Tahun Anggaran 2027. Di balik kesepakatan normatif eksekutif dan legislatif, arah belanja publik untuk kesehatan dan pembangunan sosial mulai diuji.

Palu sidang akhirnya diketuk di ruang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah. Di hadapan jajaran birokrasi yang duduk berderet rapi, parlemen daerah ini resmi menggelar Sidang Paripurna Penyerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2027.

Sidang yang berlangsung tertib itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Mamuju Tengah, Hamka, didampingi Wakil Ketua II, Sulmi. Sejumlah legislator lintas fraksi tampak mengawal jalannya seremoni politik anggaran tersebut—mulai dari Masriadi Sukardi dan Muhtar dari Fraksi Demokrat, Suryanto DB dari Fraksi Nasdem, hingga Umar H. Nasrullah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dari kubu eksekutif, hadir Asisten I dan Asisten II Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Di atas kertas, proses penyusunan anggaran tahun depan tampak berjalan di atas rel regulasi. Hamka menegaskan, draf APBD Pokok 2027 tersebut disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024. Dokumen ini juga diklaim telah dikawinkan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Penyusunan anggaran ini didasarkan pada KUA yang selaras dengan RKPD, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hamka di forum paripurna.

Namun, bagi publik di Bumi Lalla Tassisara, kesesuaian administratif hanyalah syarat minimal. Pertaruhan sesungguhnya terletak pada tiga sektor utama yang dipatok sebagai prioritas dalam arah kebijakan APBD 2027: peningkatan layanan kesehatan, dongkrak kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan sosial.

Tiga janji besar itu kini menanti pembuktian di meja pembahasan tingkat lanjut. Tanpa pengawalan ketat dari para wakil rakyat terhadap eksekusi setiap kepala SKPD, arah kebijakan yang terdengar manis di ruang paripurna berisiko menguap menjadi sekadar deretan angka belanja rutin birokrasi.