Mamuju Tengah, nuansainfo.com – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah resmi menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok. Di balik meja-meja legislatif, pertarungan angka baru saja dimulai.

Di ruang sidang paripurna yang mulai pengap, lembaran-lembaran kertas tebal berpindah tangan. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara resmi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Penyerahan ini menandai babak baru dari siklus tahunan birokrasi daerah: sebuah ritual pertarungan angka, negosiasi kepentingan, dan pertarungan memperebutkan alokasi kue pembangunan.

Bagi kabupaten yang beribu kota di Tobadak ini, dokumen rancangan anggaran bukan sekadar kalkulasi matematis penerimaan dan pengeluaran. Ia adalah cermin dari arah kebijakan, janji-janji politik yang tertunda, serta prioritas riil daerah menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Sejumlah fraksi di DPRD Mamuju Tengah langsung bersiap. Lampu hijau memang telah diberikan, namun diiringi dengan deretan catatan kritis. Para legislator menyadari, waktu pembahasan yang ketat menuntut ketelitian ekstra. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD kini harus duduk satu meja, membedah pos demi pos—mulai dari belanja operasional birokrasi hingga alokasi riil untuk infrastruktur dasar yang selama ini dikeluhkan warga di pelosok.

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, publik Mamuju Tengah tentu menagih satu hal: agar anggaran ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif yang elitis, melainkan instrumen ampuh yang benar-benar menyentuh urat nadi kesejahteraan masyarakat di Bumi Lalla Tassisara.

By Adhie