Mamuju, Nuansainfo.com – Di tengah klaim keberhasilan pembangunan dan perolehan berbagai penghargaan administratif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebuah pengakuan jujur dilontarkan dari dalam benteng perencanaan daerah sendiri. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat secara terbuka memaparkan bahwa provinsi berpenduduk 1,4 juta jiwa ini masih terkepung oleh sederet tantangan struktural yang pelik.
Dalam pemaparannya pertengahan Juni lalu, Bapperida membeberkan peta masalah yang masih membayangi bumi Manakarra: tingginya angka kemiskinan ekstrem, laju stunting yang masih di atas rata-rata nasional, ketimpangan akses pendidikan di wilayah pelosok, hingga belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kakao dan kelapa sawit.
Angka-Angka yang Menelanjangi Kinerja
Pengakuan Bapperida ini bak cermin retak bagi tata kelola pembangunan Sulawesi Barat. Selama bertahun-tahun, APBD diproyeksikan untuk mengikis kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun di tingkat tapak, perubahan berlangsung sangat lambat.
Data menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan—yang menyerap mayoritas tenaga kerja lokal—masih didominasi oleh pola tradisional dengan nilai tambah yang minim. Hasil panen petani sebagian besar dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah (raw material), sementara industri pengolahan di dalam negeri Sulbar stagnan akibat minimnya infrastruktur pendukung dan investasi berkualitas.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercatat di atas kertas gagal terkonversi secara merata menjadi peningkatan kesejahteraan warga di pelosok Desa Mamasa hingga pesisir Pasangkayu.
Jebakan Ego Sektoral dan Program ‘Eceran’
Mengapa tantangan dasar ini terus berulang dari tahun ke tahun?
Sumber masalah utama terletak pada pola perencanaan dan eksekusi program di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kental dengan ego sektoral. Anggaran belanja daerah kerap kali habis diecer ke dalam program-program kecil berkonsep “seremonial” yang tidak fokus pada akar masalah. Intervensi terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, misalnya, sering kali berjalan sendiri-sendiri antar-dinas tanpa adanya integrasi data dan tindakan yang solid.
“Perencanaan ke depan harus berbasis pada integrasi data riil dan pendekatan inovatif. Kita tidak bisa lagi menggunakan metode business as usual jika ingin keluar dari jebakan ketimpangan ini,” puji seruan analitis di internal Bapperida.
Menagih Arah Baru Bapperida
Perubahan nama lembaga menjadi Bapperida—dengan memasukkan unsur Riset dan Inovasi—seharusnya membawa angin segar. Kebijakan pembangunan daerah tak boleh lagi dirumuskan atas dasar selera politik atau asumsi belaka, melainkan harus berbasis pada riset ilmiah yang presisi (evidence-based policy).
Lampu kuning yang dinyalakan oleh Bapperida Sulbar ini kini menjadi ujian keterbukaan bagi kepemimpinan daerah. Pembeberan masalah tanpa diimbangi oleh perombakan radikal dalam alokasi APBD dan ketegasan mengevaluasi dinas-dinas yang tidak produktif hanya akan menjadikan laporan Bapperida sebagai catatan duka tahunan yang tak berujung.
Tinggalkan Balasan