Mamuju, nuansainfo.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sulawesi Barat (Sulbar) menanggapi aksi unjuk rasa ratusan relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang berlangsung pada Jumat (6/11).
APPMBGI Sulbar mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengorbankan kesejahteraan relawan maupun kualitas pelayanan gizi masyarakat.
Ketua Umum DPD I APPMBGI Sulbar, Muh. Arifain Makkulau, menegaskan pihaknya memahami langkah efisiensi anggaran pemerintah demi efektivitas dan akuntabilitas keuangan negara. Namun, ia menekankan dampak sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan harus tetap menjadi prioritas.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan besar, bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal,” ujar Arifain dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/11/2026).
Arifain mengapresiasi klarifikasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut tidak ada kewajiban pengurangan relawan dan menyarankan mekanisme kerja bergilir (shift). Kendati demikian, ia mengingatkan penerapan sistem bergilir tetap berpotensi memangkas pendapatan pekerja secara signifikan.
“Harus dipahami bahwa tidak adanya pemberhentian relawan belum tentu berarti tidak adanya kerugian ekonomi. Apabila sistem kerja bergilir mengakibatkan berkurangnya hari kerja dan penghasilan secara signifikan, maka secara substansi kebijakan tersebut tetap berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti beban mitra pengelola dapur yang harus memastikan standar keamanan pangan, higienitas, hingga ketepatan distribusi porsi makanan. Tanggung jawab besar tersebut, kata Arifain, menuntut kesiapan pembiayaan dan tenaga kerja yang memadai.
Atas kondisi tersebut, APPMBGI Sulbar menyampaikan lima poin pernyataan sikap resmi:
Mendukung efisiensi anggaran yang rasional dan terukur, sepanjang tidak mengorbankan keselamatan pangan, kesejahteraan relawan, serta keberlangsungan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Meminta BGN menerbitkan pedoman teknis yang jelas dan seragam terkait kebutuhan tenaga kerja, pembagian shift, standar penghasilan, dan penggunaan anggaran operasional guna menghindari multitafsir di lapangan.
- Mendorong evaluasi kebutuhan tenaga kerja berbasis kondisi riil tiap dapur, mempertimbangkan volume produksi, waktu kerja, proses sanitasi, dan distribusi, bukan sekadar jumlah porsi.
- Meminta ruang dialog terbuka antara BGN, mitra pengelola, yayasan, Kepala SPPG, dan perwakilan relawan sebelum eksekusi kebijakan yang berdampak pada penghasilan relawan.
- Mendorong kebijakan transisi dan evaluasi anggaran operasional agar mitra pengelola tidak menanggung beban pembiayaan yang tidak proporsional dan relawan tidak kehilangan penghasilan secara mendadak.
Arifain menegaskan posisi APPMBGI Sulbar adalah menyelaraskan kepentingan pemerintah, mitra, dan relawan demi menyukseskan program nasional ini secara berkelanjutan.
“Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan keresahan dan ketidakpastian penghasilan bagi masyarakat yang bekerja di dalamnya. Efisiensi harus memperbaiki sistem, bukan mengurangi nilai kemanusiaan di dalamnya,” pungkas Arifain.
By Adhie
Tinggalkan Balasan