Mamuju, nuansainfo.com – Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) Sulawesi Barat mendorong lahirnya terobosan kebijakan ekonomi agar Sulawesi Barat mampu bertransformasi dari daerah pemasok bahan mentah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Langkah tersebut dinilai penting mengingat potensi besar sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Ketua BPW HIPKA Sulawesi Barat, Muh. Arifain, SH., MH., mengatakan sektor pertanian, perkebunan seperti kakao dan kelapa sawit, serta perikanan masih memberikan kontribusi lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar. Namun, menurutnya, dominasi penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah membuat ekonomi daerah rentan terhadap gejolak harga di pasar global.
“Ekonomi Sulawesi Barat membutuhkan lompatan kualitatif. Kita tidak boleh lagi bertumpu pada sekadar memetik dan menjual. Komoditas unggulan kita harus diolah di dalam daerah agar nilai tambah ekonominya dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Arifain.
Sebagai solusi, HIPKA Sulbar menawarkan tiga langkah strategis. Pertama, memperkuat hilirisasi komoditas melalui pengembangan UMKM dan koperasi agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah. Menurut Arifain, hilirisasi tidak hanya identik dengan industri besar, tetapi juga harus menyentuh pelaku usaha kecil melalui penyediaan fasilitas pascapanen yang memadai sehingga harga hasil pertanian dan perikanan lebih stabil.
Kedua, HIPKA menilai posisi geografis Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Kalimantan Timur di sepanjang Selat Makassar merupakan peluang besar untuk menjadi koridor logistik dan penyangga kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, pembangunan sistem rantai dingin (cold chain system), seperti cold storage, modernisasi pelabuhan, serta penguatan infrastruktur logistik dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna menekan kehilangan hasil panen dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Langkah ketiga yang diusulkan adalah inovasi pembiayaan pembangunan melalui pemanfaatan instrumen Obligasi Daerah (Municipal Bonds). Arifain menilai keterbatasan fiskal APBD tidak boleh menjadi penghambat pembangunan infrastruktur produktif yang mampu menghasilkan pendapatan daerah.
“Pembangunan prasarana publik yang produktif dan menghasilkan penerimaan, seperti pusat logistik atau pergudangan terpadu, tidak harus selalu membebankan kas APBD secara mendadak. Skema seperti Obligasi Daerah bisa mempercepat pembangunan tanpa mengganggu anggaran belanja sosial masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, HIPKA Sulbar juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha lokal, petani, nelayan, koperasi, dan UMKM dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk program pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan rantai pasok lokal akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah sekaligus membantu menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi.
Menutup pemaparannya, Muh. Arifain menegaskan komitmen HIPKA Sulawesi Barat untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat kepastian hukum, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Dengan kolaborasi yang tepat, kepastian hukum, dan keberpihakan pada UMKM, Sulawesi Barat siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur,” pungkasnya.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan