Mamuju, nuansainfo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan jaminan sosial. Di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi, Pemkab Mamuju sukses menggelontorkan dana sebesar Rp 1,5 miliar dari APBD tahun ini khusus untuk memproteksi para pekerja rentan, termasuk nelayan dan petani, melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah strategis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si., saat membuka event “Eco-Fun Day Festival Nelayan Mamuju Keren” di Pantai Manakarra, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan ini digelar sekaligus sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Mamuju yang ke-486.
”Tahun ini Pemerintah Kabupaten Mamuju menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk masyarakat, terutama nelayan, petani, dan kelompok rentan,” ujar Sutinah di hadapan ratusan nelayan serta tamu undangan yang memadati lokasi acara.
Sutinah menjelaskan bahwa selain mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk menjamin layanan BPJS Kesehatan gratis di rumah sakit, Pemkab Mamuju juga memandang proteksi ketenagakerjaan sebagai hal yang sangat krusial. Jaminan ini disiapkan untuk memberikan rasa aman bagi kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi dalam beraktivitas sehari-hari.
Dalam momen festival tersebut, Bupati Sutinah menyerahkan secara simbolis santunan kematian senilai Rp 42 juta kepada ahli waris dari salah seorang nelayan yang telah berpulang. Pada kesempatan yang sama, ia juga meluruskan persepsi publik terkait asal-usul sumber dana santunan tersebut agar tidak memicu kekeliruan.
”Jadi santunan itu bukan dari BPJS Bapak-Ibu, melainkan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju yang disalurkan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Inilah cara nyata kita memproteksi masyarakat,” tegas Sutinah.
Ia pun tidak menampik adanya keterbatasan fiskal daerah yang membuat cakupan proteksi ini belum bisa menyasar seluruh lapisan warga secara menyeluruh. Namun, ia memastikan pemerintah daerah akan terus bekerja berbasis skala prioritas demi kepentingan masyarakat kecil.
”Walaupun di tengah keterbatasan anggaran yang kita hadapi saat ini belum bisa memproteksi semuanya, kelompok rentan seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM akan tetap menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya
By. Adhie.
Tinggalkan Balasan