Mamuju, Nuansainfo.com— Di balik penetapan Kabupaten Mamuju sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional untuk perlindungan hukum nelayan, ada cerita diplomasi taktis di tingkat daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju mengungkapkan momentum ini berawal dari instruksi langsung Bupati Mamuju agar instansinya memberikan proteksi total kepada masyarakat pesisir dalam momentum Hari Jadi Mamuju ke-486.
“Sesuai perintah Ibu Bupati, jangan banyak retorika, laksanakan yang terbaik untuk nelayan. Maka saya langsung hubungi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang baru,” ujar Kepala DKP Mamuju dalam laporannya saat pembukaan Festival Nelayan Mamuju Keren, Sabtu, 18 Juli 2026.
Pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Komunitas Nelayan Keren ini sempat mengejutkan otoritas wilayah. Menurut Kepala DKP, begitu gagasan perlindungan hukum ini dilempar, pihak Kementerian Hukum langsung menyambutnya sebagai inovasi pertama di Indonesia yang menyasar spesifik klaster nelayan tradisional.
“Saya kontak Pak Kakanwil, minta beliau terlibat membantu perlindungan hukum nelayan kami. Beliau langsung bilang, ‘Gas, Pak Kadis!’. Alhamdulillah, Mamuju kini jadi sentral percontohan nasional,” katanya menambahkan.
Meski bergerak dengan kepanitiaan yang minim di tengah rangkaian hari jadi daerah, DKP Mamuju menyatakan tidak ingin sekadar membuat acara seremonial. Program ini dirancang untuk menyelaraskan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membidik sektor perikanan sebagai pilar utama swasembada pangan nasional.
Secara filosofis, langkah ini disebut sebagai upaya mewujudkan cita-cita daerah, yakni masyarakat Mamuju yang “Masanang dan Masajenang” (tenang, sejahtera, dan tenteram). Kepala DKP bahkan menegaskan komitmen pribadinya untuk mendedikasikan sisa masa jabatannya demi kesejahteraan para nelayan.
“Filosofi orang Mamuju itu kuat, kokoh, dan tangguh. Nelayan yang memiliki kepastian hukum akan lebih percaya diri untuk menggenjot produktivitas mereka tanpa dihantui rasa takut salah regulasi saat melaut,” jelasnya.
Selain memproteksi nelayan dari jerat hukum, Pemkab Mamuju juga terus mengejar realisasi bantuan fisik dari pemerintah pusat. Dalam laporan hasil keikutsertaannya pada Rakernas Perikanan, Kepala DKP Mamuju mengonfirmasi bahwa daerahnya tidak kalah bersaing dalam merebut alokasi anggaran pusat.
Saat ini, Mamuju mengawal kedatangan sejumlah bantuan logistik yang sempat tertunda, di antaranya:
-
40 unit mesin kapal (mesin dalam dan bawah).
-
70 unit jaring pukat/alat tangkap.
-
Komitmen tambahan 30 unit alat tangkap serta armada kapal dari Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat.
Melalui integrasi bantuan alat produksi dan jaminan perlindungan hukum cuma-cuma ini, Pemkab Mamuju optimistis taraf hidup masyarakat di sepanjang pesisir, termasuk di Kampung Nelayan Merah Putih Sumare, dapat meningkat secara signifikan sekaligus menjadi standar baru bagi pengelolaan wilayah maritim di Indonesia.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan