Mamuju, Nuansainfo.com – Pimpinan Bulog Kantor Cabang Mamuju, Norin Samma, memberikan penjelasan terkait keluhan sejumlah pedagang mengenai distribusi Minyakita di Kabupaten Mamuju. Penjelasan tersebut disampaikan saat konfirmasi langsung yang berlangsung di Kantor Bulog Cabang Mamuju, Jalan Poros Mamuju–Kaluku KM 07, Desa Bambu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Dalam keterangannya, Norin Samma membantah anggapan bahwa Bulog mempersulit penyaluran Minyakita kepada Rumah Pangan Kita (RPK). Menurutnya, berkurangnya jatah yang diterima setiap mitra terjadi karena jumlah RPK terus bertambah, sementara kuota yang diterima Bulog tidak mengalami peningkatan.
“Kalau dulu seribu dus dibagi ke 100 RPK, satu RPK bisa mendapat 10 dus. Sekarang jumlah RPK terus bertambah menjadi sekitar 200, sehingga jatah per mitra otomatis berkurang menjadi sekitar lima dus. Jadi bukan kami mempersulit atau menyembunyikan barang, tetapi kuotanya dibagi kepada lebih banyak penerima,” ujar Norin. Rabu. 1/7/2026
Ia menjelaskan, Bulog setiap hari masih membuka pendaftaran RPK baru. Bertambahnya jumlah mitra membuat pembagian kuota harus dilakukan secara proporsional agar seluruh RPK tetap memperoleh kesempatan mendapatkan pasokan.
Selain persoalan kuota, Bulog juga menghadapi kendala dalam proses distribusi. Norin mengungkapkan, keterlambatan pengiriman beberapa kali terjadi akibat armada pengangkut sempat tertahan di jembatan timbang. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi kepada pedagang tidak dapat dilakukan sekaligus.
“Ada truk yang sempat ditahan di jembatan timbang sehingga pengiriman terlambat. Belum lagi kendala ketersediaan solar untuk kendaraan pengangkut. Hal-hal seperti ini juga memengaruhi kelancaran distribusi,” katanya.
Norin menambahkan, secara ketentuan distribusi Minyakita sebenarnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun di Mamuju, Bulog tetap mengalokasikan sebagian kuota kepada RPK sebagai bentuk kebijakan agar pedagang tetap memperoleh pasokan.
“Kalau mengikuti aturan sepenuhnya, prioritasnya memang ke pasar. Namun kami tetap memberikan alokasi kepada RPK agar distribusi tetap berjalan dan tidak menimbulkan gejolak di lapangan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa porsi Minyakita yang dikelola BUMN hanya sekitar 35 persen dari total distribusi nasional, sedangkan sekitar 65 persen masih dikelola pihak swasta. Dari porsi 35 persen tersebut, Bulog juga harus berbagi alokasi dengan BUMN lainnya sehingga kuota yang diterima Bulog menjadi lebih terbatas.
Di sisi lain, tingginya permintaan Minyakita untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun instansi lainnya turut memengaruhi ketersediaan stok bagi pedagang.
“Ketika ada kegiatan pasar murah, sebagian kuota dialokasikan ke sana. Akibatnya, jumlah yang dapat disalurkan kepada pedagang menjadi berkurang. Kalau kegiatan itu tidak ada, tentu lebih banyak kios yang bisa mendapatkan pasokan,” ujarnya.
Meski demikian, Norin memastikan mekanisme pembagian tetap dilakukan secara terbuka sesuai ketersediaan stok. Ia mengakui masih ada pedagang yang belum kebagian ketika pasokan datang dalam jumlah terbatas, namun mereka akan diprioritaskan pada pengiriman berikutnya.
“Kami memahami masih ada yang belum puas. Namun posisi kami juga tidak mudah karena stok yang diterima tetap, sedangkan jumlah penerima terus bertambah. Kami berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut,” tutupnya.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan