Mamuju, nuansainfo.com — Proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Sulbar kini berada di bawah sorotan ketat. Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat, Muslim Fatillah Azis, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pengawasan melekat guna mengantisipasi munculnya praktik politik uang (money politics) dan transaksi politik di balik ruang tertutup.
Sorotan ini mengemuka seiring meningkatnya dinamika politik lokal di kalangan legislator daerah. LAK Sulbar menilai, pemilihan figur pengganti posisi orang nomor dua di Sulawesi Barat tersebut rentan disusupi kepentingan pragmatis jika tidak dikawal secara transparan oleh penegak hukum.
“Proses PAW Wakil Gubernur adalah panggung krusial yang menentukan arah tata kelola pemerintahan daerah. Aparat penegak hukum—baik Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK—harus hadir mengawasi pergerakan ini agar tidak tercemar praktik transaksional,” tegas Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Azis, di salah satu warkop pantai Mamuju, Sabtu, 25 Juli 2026.
Selain mendesak intervensi APH, Muslim mengimbau seluruh anggota DPRD Sulawesi Barat untuk menjaga jarak dari berbagai pertemuan informal yang tidak transparan. Pertemuan-pertemuan di luar forum resmi dinilai dapat memicu persepsi publik mengenai adanya lobi politik yang mengarah pada gratifikasi maupun suap.
Para legislator diminta menahan diri dan mengembalikan seluruh tahapan PAW ke dalam koridor hukum serta tata tertib dewan yang berlaku. Menurut Muslim, transparansi adalah satu-satunya benteng untuk menjaga legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Proses PAW di tingkat dewan memang acap kali dipandang sebagai area rawan penyalahgunaan wewenang karena jumlah pemilih yang terbatas pada anggota fraksi. Celah inilah yang dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok kepentingan tertentu untuk memuluskan calon tertentu dengan imbalan materi.
“Legitimasi seorang pimpinan daerah ditentukan oleh bersih atau tidaknya proses pemilihan. Jika diawali dengan politik uang, maka kepemimpinan yang dihasilkan akan sarat dengan beban kompromi koruptif,” tambah Muslim Fatillah Azis.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Sulbar diharapkan segera merespons imbauan publik ini dengan membuka ruang transparansi di setiap tahap pengusulan dan penetapan calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang baru.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan