Mamuju, nuansainfo.com – Massa aksi yang menggelar aksi damai bertajuk Mengawal dan Mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sembari mendesak pemerintah memperkuat tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaan program tersebut.
Salah satu orator aksi, Rara Karista, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan bertujuan menghentikan Program MBG. Menurut dia, program itu perlu dikawal dan dioptimalkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Sulawesi Barat.
Dalam orasinya, Rara mengatakan dirinya berbicara sebagai seorang ibu sekaligus mewakili suara perempuan yang merasakan langsung dampak positif program tersebut. Ia menilai MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak penerima makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi para ibu rumah tangga.
“Saya berbicara sebagai seorang ibu dan mewakili perempuan. Kami merasakan betul manfaat Program Makan Bergizi Gratis ini. Banyak ibu yang sebelumnya menganggur, kini memiliki kesempatan bekerja di dapur MBG sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” ujar Rara di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG telah menghadirkan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan sekaligus berkontribusi dalam menyukseskan program pemerintah. Karena itu, ia berharap pemerintah terus memperbaiki tata kelola program tanpa menghentikan pelaksanaannya.
Dalam materi orasi yang dibagikan kepada peserta, massa aksi memaparkan bahwa Sulawesi Barat diproyeksikan memiliki 137 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan asumsi setiap SPPG mempekerjakan rata-rata 47 tenaga kerja dan menciptakan 30 tenaga kerja tidak langsung, program tersebut diperkirakan mampu membuka sekitar 10.549 lapangan pekerjaan.
Dokumen itu juga memperkirakan Program MBG mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga sekitar Rp1,085 triliun per tahun di Sulawesi Barat. Nilai tersebut dinilai dapat menghidupkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, koperasi, UMKM, jasa transportasi, hingga distribusi pangan.
Meski demikian, massa aksi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan MBG, seperti aspek pengawasan, tata kelola, infrastruktur, rantai pasok, dan kualitas layanan. Namun, mereka menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Barat, antara lain menjadikan MBG sebagai program strategis pembangunan ekonomi daerah, membentuk tim koordinasi dan pengawasan, memperkuat rantai pasok lokal, meningkatkan dukungan kepada petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM, serta mendorong penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan MBG.
Aksi damai ditutup dengan seruan agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal, mengevaluasi, memperbaiki, dan mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Sulawesi Barat.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan