Nuansainfo.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) menyatakan dukungan penuh kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) beserta jajarannya untuk memperluas pemberantasan peredaran narkotika hingga ke tingkat desa dan pelosok daerah.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menilai ancaman peredaran narkoba kini tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan. Menurut dia, jaringan narkotika sudah menyasar masyarakat pedesaan, mengancam generasi muda, serta melemahkan ketahanan sosial warga.
“Perang terhadap narkoba harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, RT/RW, dusun hingga desa,” kata Indra melalui keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2026. “Jangan sampai desa yang seharusnya menjadi ruang tumbuhnya generasi sehat dan produktif justru menjadi sasaran jaringan peredaran narkoba.”
Indra mengatakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dan memahami kondisi sosial masyarakat di wilayahnya. Posisi ini dinilai memungkinkan BPD berperan aktif dalam deteksi dini, edukasi, hingga pengawasan sosial di tingkat akar rumput.
Selain itu, ABPEDNAS mendorong pemerintah desa mengalokasikan perhatian dan program pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai peraturan perundang-undangan. Organisasi ini juga menyatakan kesiapannya bersinergi dengan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, serta perangkat desa untuk memperkuat gerakan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).
Dalam pernyataannya, DPP ABPEDNAS mendorong kepolisian memperkuat enam langkah strategis untuk menekan peredaran gelap narkotika di pedesaan. Langkah tersebut meliputi pemberantasan jaringan bandar, pengedar, dan pemasok hingga ke akarnya tanpa pandang bulu, serta pengetatan pengawasan di desa terpencil, kawasan perbatasan, wilayah pesisir, dan daerah rawan peredaran narkoba.
ABPEDNAS juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Polri, BNN, BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam program Desa Bersinar, yang dibarengi dengan edukasi berkelanjutan bagi pelajar, pemuda, dan keluarga. Di samping itu, organisasi ini mendorong penyediaan akses rehabilitasi sesuai ketentuan hukum bagi korban penyalahgunaan agar dapat kembali produktif, sekaligus menjamin perlindungan bagi warga maupun aparat desa melalui mekanisme pelaporan yang aman.
Indra menegaskan pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan semata-mata beban institusi kepolisian. ABPEDNAS pun berencana menggerakkan struktur organisasinya dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa guna mendukung upaya pencegahan tersebut.
“Desa harus menjadi benteng pertahanan bangsa, bukan ladang peredaran narkoba,” ujar Indra.
By Adhie
Tinggalkan Balasan