Pasangkayu, nuansainfo.com – Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Kebijakan Publik PKC PMII Sulawesi Barat, Akbar AS Tammi, mendesak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan tambak udang yang diduga menjalankan aktivitas usaha tanpa dilengkapi dokumen lingkungan berupa SPPL maupun PKPLH.
Akbar menilai, dugaan tidak terpenuhinya dokumen persetujuan lingkungan oleh sejumlah perusahaan tambak udang tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebab, setiap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus memenuhi ketentuan perizinan dan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dugaan pelanggaran administrasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambak udang di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
“Jangan sampai pemerintah justru membiarkan perusahaan menjalankan aktivitas usahanya tanpa kejelasan dokumen lingkungan. Pemerintah harus memastikan seluruh perusahaan tambak udang memenuhi kewajiban lingkungan sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya,” tegas Akbar.
Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat segera melakukan pemeriksaan lapangan serta audit terhadap seluruh perusahaan tambak udang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Akbar menegaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dokumen lingkungan, pemerintah harus mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan hukum, termasuk penghentian sementara kegiatan operasional sampai seluruh persyaratan dipenuhi.
“Jangan hanya masyarakat kecil yang selalu dituntut untuk taat terhadap aturan, sementara perusahaan yang memiliki aktivitas usaha berskala besar justru dibiarkan apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Penegakan aturan lingkungan harus berlaku adil tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Lebih jauh, Akbar meminta Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk membuka informasi mengenai legalitas lingkungan perusahaan tambak udang yang beroperasi di wilayah tersebut. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah aktivitas perusahaan telah sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut administrasi perusahaan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup serta hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
“Kami mendesak pemerintah segera turun ke lapangan, periksa seluruh perusahaan tambak udang, dan hentikan sementara operasional perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dokumen lingkungan. Jangan menunggu sampai terjadi kerusakan lingkungan baru pemerintah mengambil tindakan,” tutup Akbar.
Tinggalkan Balasan