Mamuju, nuansainfo.com – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Mamuju, Muliadi, melontarkan kritik tajam terkait polemik proyek revitalisasi 13 sekolah di Kabupaten Majene yang kini menjadi sorotan publik.

Muliadi menyoroti adanya indikasi dugaan “main mata” yang tidak hanya menyeret oknum Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi juga diduga melibatkan unsur Pemerintah Daerah (Pemda) serta seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Majene berinisial I .

Menyusul beredarnya rekaman suara yang mengaitkan sejumlah pihak dalam dugaan pengaturan proyek tersebut, Muliadi mendesak jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene untuk tidak bersikap pasif dan segera mempercepat penanganan persoalan ini secara transparan.

Menurut Muliadi, klarifikasi normatif yang menyebut pendampingan hanya sebatas pengamanan proyek tidak cukup untuk meredam kecurigaan publik, terlebih isu ini menyentuh dugaan keterlibatan lintas instansi, mulai dari oknum birokrasi Pemda hingga APH.

“Kami mendesak pihak Intel Kejari Majene segera bergerak cepat mengusut tuntas polemik ini, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum Pemda dan oknum ASN berinisial Imran yang namanya ikut mencuat. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau upaya saling melindungi di balik narasi pengamanan proyek,” tegas Muliadi dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Ia menilai, apabila dugaan cawe-cawe yang melibatkan oknum birokrasi dan penegak hukum ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian, hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Sulawesi Barat.

Oleh karena itu, Muliadi memberikan ultimatum tegas. Jika Kejari Majene dinilai tidak mampu bertindak objektif atau mengalami kebuntuan dalam membongkar dugaan keterlibatan oknum Pemda, oknum ASN berinisial I, maupun internal APH sendiri, pihaknya meminta agar kasus ini ditarik ke tingkat provinsi.

“Jika Kejari Majene tidak mampu menuntaskan persoalan ini secara terang-benderang, maka saya selaku Ketua SMSI Kabupaten Mamuju meminta dengan tegas agar penanganan kasus ini diambil alih oleh Polda Sulawesi Barat. Keterlibatan Polda sangat mendesak untuk menjamin independensi pemeriksaan, agar tidak ada konflik kepentingan dan tidak terus menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik,” tandasnya.

Muliadi menegaskan, pengusutan oleh aparat kepolisian di tingkat provinsi merupakan langkah paling rasional guna memastikan proyek revitalisasi dunia pendidikan di Kabupaten Majene bebas dari praktik persekongkolan dan intervensi oknum-oknum berkepentingan.

By. Adhie