Nuansainfo.com, POLEWALI MANDAR — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua IPMAPUS Cabang Polman, Hasril Saldi, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana perubahan nama Rumah Sakit (RS) Regional Sulawesi Barat.
Menurut Hasril, langkah pergantian nama tersebut dinilai tidak memiliki urgensi yang mendasar dan terkesan terburu-buru tanpa melalui prosedur yang transparan. Alih-alih fokus mengganti nama, pemerintah semestinya memprioritaskan pembenahan internal yang jauh lebih krusial bagi masyarakat.
“Yang perlu diubah dan dibenahi itu manajemennya, pelayanannya diperbaiki, serta sistemnya harus selalu ditingkatkan. Agar masyarakat bisa merasa nyaman dan terlayani dengan baik tanpa ada kekhawatiran,” ujar Hasril dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/11).
Soroti Aspek Sosiologi, Filosofi, hingga Kelayakan Tokoh
IPMAPUS Polman menilai bahwa kebijakan ini diduga kuat minim pertimbangan mendalam dari pemerintah. Perubahan nama fasilitas publik sebesar RS Regional seharusnya melalui kajian komprehensif, khususnya dari aspek sosiologi dan filosofi.
Selain itu, Hasril juga menyoroti pentingnya objektivitas dalam menilai rekam jejak para tokoh pejuang dan pembangunan di Sulawesi Barat. Ia mengingatkan agar penetapan nama baru tidak justru memicu perdebatan panjang mengenai kelayakan dan kepantasan tokoh yang diabadikan.
“Gubernur Provinsi Sulawesi Barat harus segera meninjau kembali penetapan nama baru RS Regional. Gubernur Sulbar harus mampu membuka ruang aspirasi seluas-luasnya sebelum mengubah nama rumah sakit ini,” tegasnya.
Desak Pemerintah Tinjau Kebijakan
Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, IPMAPUS Cabang Polman mendesak agar pemerintah daerah menghentikan proses perubahan nama yang dinilai cacat prosedur dan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai.
“Maka dengan ini kami IPMAPUS Sulbar menolak perubahan nama RS Regional tanpa pertimbangan dan proses yang benar,” tutup Hasril Saldi.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan