Nuansainfo.com, Polewali Mandar — Gedung Gabungan Dinas (Gadis) di Jalan Ratulangi, Kelurahan Pekkabata, Polewali Mandar, dijadwalkan menjadi pusat perhatian pada Rabu, 4 November 2026. Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan secara serentak 1.403 titik kelistrikan perdesaan dan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di tempat itu.
Namun, seremoni peresmian listrik desa tersebut berpotensi tidak berjalan sekadar seremonial. Di luar arena acara, gelombang aspirasi tengah disiapkan oleh barisan pemuda dan mahasiswa setempat.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Provinsi Sulawesi Barat (AMPAS Sulbar) menyatakan tengah merapatkan barisan. Ketua AMPAS Sulbar, Dirman, menyebut pihaknya menyiapkan gerakan aksi untuk mencegat agenda kunjungan kerja presiden. Bukan sekadar unjuk rasa biasa, aktivis asal Polewali Mandar ini ingin membawa ruang adu ideologi dan dialog substansial langsung di hadapan Presiden Prabowo.
“Kami mempersiapkan gerakan ini bukan untuk kebisingan tanpa arah, tetapi untuk membuka ruang dialog berbasis ideologi dan data. Kami ingin mempertanyakan langsung kepada Presiden Prabowo mengenai arah pembangunan Sulbar yang selama ini mengabaikan keadilan ekologis dan membiarkan praktik korupsi menggerogoti daerah,” ujar Dirman saat dihubungi, Senin.
Menurut Dirman, ada dua perdebatan ideologis utama yang ingin ia sodorkan kepada kepala negara.
Poin pertama berkaitan dengan arah tata kelola mineral kritis di Sulawesi Barat, khususnya potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Elements (REE). Potensi kelimpahan LTJ di wilayah seperti Mamuju menghadapi benturan keras di tingkat tapak.
Aktivitas eksplorasi oleh PT Perminas di Desa Botteng dan Takandeang, misalnya, memicu penolakan warga yang khawatir akan ancaman terhadap ruang hidup mereka. Proses pemisahan LTJ memerlukan asam kuat dan berisiko menghasilkan residu radioaktif seperti thorium dan uranium dari mineral monasit. Di sisi lain, belum dikuasainya teknologi pemurnian mandiri membuat Indonesia terancam sekadar menjadi penyedia bahan mentah bagi pihak asing.
Lagi AMPAS Sulbar, pemerintah harus memperjelas posisi ideologisnya: apakah pembangunan nasional akan terus mengorbankan keselamatan ekologis warga demi ambisi industri ekstraktif, ataukah ada keberpihakan nyata pada kedaulatan lingkungan lokal?
Persoalan kedua yang ingin ditagih AMPAS Sulbar adalah komitmen tegas pemerintah pusat terhadap maraknya kasus korupsi di Sulbar sepanjang periode 2025–2026. Sejumlah skandal keuangan daerah kini sedang bergulir di meja aparat penegak hukum, mulai dari:
- Penyimpangan Belanja Makan Minum DPRD Sulbar: Temuan selisih anggaran BPK pada pos belanja bernilai total Rp13,59 miliar (TA 2025).
- Dugaan Korupsi Bibit Kakao: Proyek senilai Rp27,9 miliar yang kini mendalami pemeriksaan puluhan saksi oleh Kejaksaan Tinggi Sulbar.
- Skandal Kredit Fiktif PNM Mekaar: Manipulasi data 218 nasabah yang merugikan keuangan hingga Rp1,2 miliar.
- Penyalahgunaan Dana Perumda Majene & Kredit Mikro BRI Campalagian: Kasus pertanggungjawaban fiktif hingga manipulasi fasilitas KUR di Polman.
Dirman menilai, rangkaian kasus korupsi ini menjadi cermin retaknya tata kelola pemerintahan di daerah. Tanpa intervensi dan sikap tegas dari presiden, peresmian proyek kelistrikan seberapa besar pun diibaratkan hanya menambal lubang kecil di atas kapal yang sedang bocor parah.
AMPAS Sulbar berharap kunjungan Presiden Prabowo di Polman tidak dibatasi oleh sekat-sekat protokoler ketat yang menutup telinga dari suara kritis masyarakat bawah.
By Adhie
Tinggalkan Balasan