Mamuju. Nuansainfo.com — Memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju menggelar aksi unjuk rasa, Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam aksi kontrol sosial tersebut, massa menyuarakan kritik tajam terkait serangkaian kebijakan nasional hingga persoalan krusial di daerah.
Aksi dimulai di depan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Namun, massa meluapkan kekecewaannya lantaran tidak ada satu pun wakil rakyat yang menemui mereka, padahal surat pemberitahuan aksi telah dilayangkan jauh hari sebelumnya.
“Kami hanya menuntut ruang dialog dan tanggung jawab politik dari wakil rakyat. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menyalurkan aspirasi justru menutup diri dari suara masyarakat,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Akwil, di sela-sela unjuk rasa.
Merasa diabaikan, massa aksi kemudian mengalihkan gerakan menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Setelah berorasi beberapa jam, perwakilan massa akhirnya diterima audiensi oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa DPRD Sulbar akan meneruskan rekomendasi tuntutan nasional GMNI ke pemerintah pusat. Sedangkan untuk isu daerah, DPRD berjanji menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil dinas dan instansi terkait.
Evaluasi Total Dua Tahun Kepemimpinan
Akwil menegaskan, momentum dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi ruang evaluasi kritis terhadap arah kebijakan negara, bukan sekadar dirayakan secara seremonial.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya program, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat pelosok,” tegasnya.
Ia menambahkan, GMNI Mamuju akan mengawal ketat hasil audiensi agar kesepakatan yang ditandatangani tidak berakhir sebatas komitmen administratif semata.
Deretan Tuntutan GMNI Mamuju
Dalam aksinya, GMNI Mamuju membawa 12 poin tuntutan utama yang terbagi ke dalam isu nasional dan regional:
Isi Tuntutan Nasional:
Penanganan Karhutla: Mendesak penyelesaian cepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menetapkan status bencana nasional jika memenuhi syarat hukum.
Evaluasi Program Strategis: Mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih agar tepat sasaran dan transparan.
Pengesahan RUU: Mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
Izin Tambang: Mendesak Presiden Prabowo meninjau ulang hingga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT Perminas di Sulawesi Barat jika terbukti melanggar hukum.
Isi Tuntutan Daerah:
Infrastruktur & Aksesibilitas: Membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Jalan Bonehau–Kalumpang serta meratakan fasilitas pendidikan
Tinggalkan Balasan