Mamuju, nuansainfo.com – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah (Distransnaker) Provinsi Sulawesi Barat merilis infografis resmi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah Sulawesi Barat untuk tahun 2026.
Kepala Distransnaker Provinsi Sulawesi Barat, H. Andi Farid Amri, S.Sos., M.M., mengimbau seluruh perusahaan dan pelaku usaha di wilayah Sulbar untuk mematuhi serta menerapkan besaran upah minimum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tersebut.
“Penetapan upah minimum ini merupakan langkah untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di Sulawesi Barat. Kami berharap seluruh perusahaan dapat melaksanakan ketetapan ini sesuai aturan yang berlaku,” kata Andi Farid di Mamuju.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 855 Tahun 2025, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Barat Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.315.934,82 dengan Upah Minimum Sektoral (UMS) sebesar Rp3.324.301,25.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten, besaran UMK dan UMS ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur tersendiri, yaitu:
* Kabupaten Mamuju (Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 857 Tahun 2025): UMK sebesar Rp3.363.847,00.
* Kabupaten Pasangkayu (Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 858 Tahun 2025): UMK sebesar Rp3.564.798,00 dan UMS sebesar Rp3.582.622,00.
* Kabupaten Polewali Mandar (Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 859 Tahun 2025): besaran penetapan sebesar Rp3.327.886,00.
Adapun untuk kabupaten di Sulawesi Barat yang belum memiliki UMK/UMS tersendiri, besaran penetapan upah minimumnya mengacu dan mengikuti ketetapan UMP/UMS Provinsi Sulawesi Barat.
Masyarakat maupun pihak perusahaan dapat mengakses salinan Keputusan Gubernur mengenai upah minimum tersebut secara langsung melalui pemindaian kode QR yang disediakan oleh Distransnaker Sulbar pada kanal publikasi resminya.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan