Mamuju, nuansainfo.com – Tragedi berdarah terjadi dalam program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebanyak lima orang peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan tersebut.
Atas kejadian ini, Gerakan Mahasiswa Menggugat (GERAM) Sulawesi Barat bereaksi keras. Mereka mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh rangkaian kegiatan Latsarmil karena dinilai tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
Tak hanya soal kematian peserta, GERAM Sulbar mengungkap fakta mengejutkan di lapangan. Mereka menemukan ada 32 peserta pelatihan yang sedang dalam kondisi hamil.
Hal ini dinilai sebagai bukti nyata bobroknya sistem seleksi kesehatan dan asesmen risiko sejak awal rekrutmen.
”Kami tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya lima nyawa, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran. Publik berhak tahu ke mana saja alokasi dana tersebut mengalir,” ujar Ketua GERAM Sulawesi Barat, Ongki Prayudi, dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Ongki mempertanyakan relevansi kegiatan militeristik dalam program pemberdayaan desa. Menurutnya, penggunaan anggaran negara untuk kegiatan fisik yang membahayakan nyawa peserta adalah bentuk pemborosan yang tidak etis.
”Program yang diklaim untuk pemberdayaan koperasi desa ini menghabiskan dana rakyat yang tidak sedikit. Apakah proporsional untuk penguatan manajerial peserta, atau justru habis terserap pada kegiatan militeristik yang tidak relevan?” cetusnya.
- Berikut 4 poin tuntutan GERAM Sulawesi Barat kepada pemerintah:
Penghentian Sementara: - Menghentikan segera pelaksanaan Latsarmil KDMP/SPPI hingga investigasi independen selesai dilakukan.
- Investigasi Transparan: Membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap penyebab kematian lima peserta.
- Audit Anggaran: Melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana program KDMP/SPPI.
Pemenuhan Hak: Memastikan seluruh hak keluarga korban dipenuhi sepenuhnya dan menjamin keselamatan bagi peserta lainnya.
”Negara tidak boleh membiarkan program yang dibiayai oleh pajak rakyat menjadi ladang korban. Keselamatan warga negara adalah amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar oleh kepentingan atau proyek apa pun,” pungkas Ongki.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara program KDMP/SPPI maupun instansi pemerintah terkait mengenai jumlah korban tewas dan temuan peserta hamil tersebut
By Adhie.
Tinggalkan Balasan