Nuansainfo.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Barat resmi menyepakati Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Mamuju, Jumat (18/9/2026). Dalam postur anggaran baru tersebut, APBD Perubahan Sulbar diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 182,25 miliar.
Persetujuan bersama ini bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, membacakan sambutan Gubernur dan menyampaikan bahwa pengesahan anggaran perubahan ini sangat vital untuk menyesuaikan target kinerja dengan kemampuan fiskal serta dinamika pembangunan daerah sepanjang 2026.
“Persetujuan bersama ini bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi wujud komitmen Pemprov dan DPRD dalam memastikan perubahan APBD mampu menjawab tantangan fiskal serta kebutuhan masyarakat,” tegas Junda.
Berikut rincian postur anggaran APBD Perubahan Sulbar 2026 yang telah disepakati:
-
Pendapatan Daerah: Target dipatok sebesar Rp 1,705 triliun (naik 1,3% dari APBD pokok).
-
Belanja Daerah: Dialokasikan sebesar Rp 1,887 triliun (bertambah Rp 56,11 miliar atau naik 3,12%).
-
Defisit Anggaran: Diperkirakan mencapai Rp 182,25 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
-
Penerimaan Pembiayaan: Diproyeksikan sebesar Rp 265,71 miliar.
-
Pengeluaran Pembiayaan: Dialokasikan sebesar Rp 83,46 miliar (turun 24,4%).
Menyikapi mepetnya sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026, Sekda Junda menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat mengeksekusi program kerja. Percepatan ini dinilai krusial agar penyerapan anggaran dapat terpacu optimal serta langsung memberikan dampak positif pada penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.
Tinggalkan Balasan