Nuansainfo.com, Mamuju Tengah – Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera (PGS) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Meski begitu, fraksi gabungan ini memberikan sejumlah catatan krusial terkait rasionalisasi anggaran hingga serapan APBD di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Mamuju Tengah di Tobadak, Selasa (15/9/2026).
Dalam pemaparannya, Fraksi Golkar-PGS menyoroti adanya kenaikan signifikan pada postur pendapatan maupun belanja daerah dalam Rancangan APBD Perubahan 2026.
“Pendapatan Daerah yang semula Rp 529,82 miliar, dalam rancangan perubahan naik menjadi Rp 584,39 miliar atau bertambah sebesar Rp 54,58 miliar,” ujar juru bicara fraksi saat membacakan pandangan umum.
Sementara itu, pos Belanja Daerah juga membengkak sebesar Rp 80,99 miliar, dari yang sebelumnya Rp 535,82 miliar menjadi Rp 616,80 miliar.
Akibat perubahan struktur tersebut, rancangan APBD-P 2026 mengalami defisit sebesar Rp 32,40 miliar. Namun, defisit tersebut berhasil ditutupi menggunakan penerimaan pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dengan nominal yang sama.
“Sehingga struktur Rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2026 dalam posisi berimbang, dengan SiLPA tahun berkenaan sebesar Nol Rupiah,” jelasnya.
Pertanyakan Lonjakan Belanja Modal dan BTT
Meski menyetujui kelanjutan pembahasan, Fraksi Golkar-PGS melemparkan sejumlah pertanyaan kritis kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Salah satunya mengenai lonjakan pada pos Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Dalam rancangan APBD Perubahan ini kami melihat ada beberapa rencana perubahan belanja yang cukup maksimal mengalami peningkatan, yaitu Belanja Modal bertambah Rp 37 Miliar dan Belanja Tidak Terduga bertambah Rp 5,7 Miliar. Tentu ini menjadi pertanyaan di fraksi kami mengingat sisa waktu APBD Perubahan ini berjalan. Mohon penjelasan,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Mamuju Tengah juga diminta membeberkan data persentase realisasi serapan anggaran di seluruh OPD sebagai dasar evaluasi pergeseran maupun penambahan anggaran program prioritas.
Minta Pemkab Respons Kritik Mahasiswa dan Medsos
Di sisi lain, Fraksi Golkar-PGS mengapresiasi alokasi tambahan kapasitas fiskal yang diarahkan untuk pemenuhan fasilitas publik dasar, seperti penanggulangan kebakaran, penanganan bencana, layanan kesehatan, hingga infrastruktur pendidikan.
Fraksi ini juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Mamuju Tengah agar tidak alergi terhadap masukan dan kritik publik.
“Harapan fraksi kami agar kita semua merespons baik masukan, pandangan, maupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat, mahasiswa, dan aktivis—baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sejatinya kritik dan masukan adalah bagian dari kemajuan demokrasi berkelanjutan,” pungkasnya.
By. Wahid
Tinggalkan Balasan