Mamuju, nuansainfo.com – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke-486 menjadi momentum refleksi bagi berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali bagi DPC GMNI Mamuju, yang mendorong pemerintah daerah agar lebih serius mengevaluasi arah pembangunan agar lebih berpihak kepada rakyat dan menjaga akar budaya lokal.
Ketua Bidang Politik dan Jaringan DPC GMNI Mamuju, Akwil, menegaskan bahwa usia ke-486 tahun harus menjadi tolok ukur kedewasaan daerah dalam menyikapi persoalan masyarakat yang masih kompleks. Menurutnya, pembangunan sebuah daerah tidak bisa hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik semata.
“Kami mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke-486. Usia yang panjang ini harus menjadi modal untuk memperkuat pembangunan yang lebih adil, merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Akwil kepada wartawan.
GMNI mencatat sejumlah “pekerjaan rumah” yang mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah. Akwil menyoroti sektor krusial yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak, mulai dari kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi warga Mamuju.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai solusi konkret bagi pemuda dan masyarakat luas. Bagi GMNI, terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan adalah kunci agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Di tengah arus modernisasi yang kian kencang, Akwil juga menitipkan pesan penting terkait pelestarian identitas lokal. Ia mengingatkan pemerintah bahwa budaya bukan sekadar tontonan atau warisan masa lalu, melainkan fondasi karakter masyarakat Mamuju.
“Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap pelestarian budaya lokal, mulai dari bahasa daerah, seni tradisional, adat istiadat, hingga berbagai kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Mamuju. Kemajuan daerah harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya,” tegas Akwil.
GMNI berharap perayaan HUT kali ini tidak hanya sekadar seremonial belaka. Mereka menantang pemerintah daerah untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik kolaborasi yang lebih inklusif antara pemangku kebijakan dan rakyat, demi mewujudkan Mamuju yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
By Adhie
Tinggalkan Balasan