Mamuju, Nuansainfo.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat hari ini mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju.
GMNI Mamuju meminta Pemerintah Daerah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM oleh Pertamina serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab kelangkaan yang terjadi.
Ketua Bidang Politik dan Jaringan DPC GMNI Mamuju, Akwil, menilai persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Pemerintah daerah harus hadir dan jangan membiarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Jika memang ada kendala distribusi, kuota, maupun persoalan lainnya, harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari tata kelola distribusi BBM yang tidak transparan,” tegas Akwil.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM bersubsidi juga harus diperketat, khususnya terhadap oknum yang melakukan pelangsiran secara ilegal dan berulang. Aparat dan instansi terkait perlu memastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Akwil juga menyoroti dugaan adanya oknum pelangsir yang menjadi pemasok BBM bagi kegiatan usaha ilegal, termasuk aktivitas pertambangan yang tidak memiliki legalitas.
“Kalau benar ada BBM yang disalurkan secara ilegal kepada perusahaan atau aktivitas pertambangan ilegal, ini harus ditindak. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak tertentu yang justru dapat memperoleh BBM dalam jumlah besar untuk kepentingan bisnis ilegal,” ujarnya.
GMNI Mamuju mendorong Pemerintah Daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi pengawas untuk membangun sistem pengawasan yang lebih ketat mulai dari distribusi di SPBU hingga penggunaan di lapangan.
Selain itu, GMNI Mamuju meminta adanya penjelasan resmi kepada publik mengenai penyebab kelangkaan BBM, langkah penanganan yang dilakukan, serta mekanisme pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Barat.
“Pemerintah tidak cukup hanya memastikan BBM tersedia di atas kertas. Yang harus dipastikan adalah BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat. Jangan sampai masyarakat antre berjam-jam, sementara BBM justru mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak,” tutup Akwil.
Tinggalkan Balasan