Mamuju, nuansainfo com – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulawesi Barat (AMPH Sulbar) menyoroti rencana pelaksanaan eksekusi lahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Mamuju. Massa menyatakan bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak eksekusi lantaran perkara tersebut dinilai masih menempuh upaya hukum kasasi.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui surat bernomor 002/AMPH-SULBAR/IX/2026 bertanggal 2 September 2026 yang ditandatangani oleh Jenderal Lapangan AMPH Sulbar, Zul Bakri.
“Kami mendapatkan informasi bahwa terdapat rencana pelaksanaan eksekusi lahan, sementara perkara tersebut masih menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di sisi lain, telah disampaikan pula permohonan penundaan eksekusi secara resmi,” tulis AMPH Sulbar dalam surat peryataan persnya, Rabu (2/9/2026).
AMPH Sulbar menegaskan hadir bukan untuk mengintervensi proses peradilan maupun menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Pihaknya menolak segala bentuk dugaan keberpihakan serta intimidasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
Dalam keterangannya, ada 3 tuntutan utama yang diusung oleh Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulawesi Barat:
- Meminta agar rencana eksekusi lahan ditunda sampai terdapat kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menolak segala bentuk intimidasi dan dugaan keberpihakan dalam proses hukum yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
- Mendesak Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) RI dan Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemeriksaan secara objektif apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim.
AMPH Sulbar mengimbau seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan provokatif maupun anarkis selama proses pengawalan hukum berlangsung. Mereka menegaskan aksi unjuk rasa yang disiapkan merupakan bentuk kontrol sosial demi tegaknya supremasi hukum.
By Adhie
Tinggalkan Balasan