Mamuju, nuansainfo.com – Aliansi Front Marhaenis Sulawesi Barat yang terdiri atas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) menggelar aksi menyampaikan aspirasi masyarakat Sulawesi Barat. Massa menyasar sejumlah kantor partai politik yang memiliki anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat.
Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sasaran aksi. Massa membawa sejumlah persoalan, mulai dari isu nasional hingga persoalan yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Sulawesi Barat.
Aksi itu sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempertanyakan fungsi representasi politik. Mereka meminta partai politik yang memiliki wakil di DPR RI Dapil Sulbar tidak hanya hadir saat kontestasi politik, tetapi juga membuka ruang komunikasi ketika masyarakat menyampaikan persoalan.
Salah satu titik yang menuai kekecewaan adalah Kantor PAN. Massa mengaku tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan pihak partai maupun anggota DPR RI Dapil Sulbar untuk menyampaikan aspirasi.
Jenderal Lapangan Aliansi Front Marhaenis Sulbar, Akwil, mengatakan kedatangan mereka bukan untuk membuat keributan. Menurut dia, aksi merupakan bagian dari mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat yang seharusnya direspons melalui dialog.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan. Kami membawa aspirasi masyarakat Sulawesi Barat yang harus didengar oleh mereka yang mendapatkan mandat untuk menjadi wakil rakyat,” kata Akwil. Mamuju 28/2/2026.
Ia mempertanyakan sikap pihak partai yang dinilai tidak memberikan ruang pertemuan kepada massa.
“Ketika kami datang ke kantor partai, tentu kami berharap ada itikad baik untuk menemui dan berdialog dengan massa aksi, bukan justru menghindari.
Apakah ini sikap seorang pemimpin yang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan di daerahnya?” ujarnya.
Delapan tuntutan mahasiswa
Sekitar pukul 17.00 Wita, massa bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Di sana, mereka membawa delapan tuntutan yang dianggap berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Pertama, mendesak DPR RI Dapil Sulbar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Kedua, mendesak pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Ketiga, meminta evaluasi terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju.
Keempat, menolak rencana tambang logam tanah jarang di Kabupaten Mamuju.
Kelima, mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mempercepat pengerjaan akses jalan menuju daerah terpencil, khususnya wilayah Kalumpang.
Keenam, mendesak dinas terkait segera menyediakan rumah aman.
Ketujuh, meminta pembangunan rumah sakit jiwa di Provinsi Sulawesi Barat.
Kedelapan, mendesak DPD RI Dapil Sulbar mempercepat proses pembentukan kota madya.
Namun, tuntutan tersebut kembali berujung kekecewaan. Aliansi Front Marhaenis Sulbar menyebut tidak ada satu pun dari 32 anggota DPRD Kabupaten Mamuju yang menemui massa untuk menerima aspirasi.
Bagi mahasiswa, absennya anggota dewan dalam aksi tersebut menjadi ironi. Gedung DPRD yang semestinya menjadi ruang pertemuan antara rakyat dan wakilnya justru dinilai tidak memberikan ruang dialog.
Massa kemudian mengambil sikap dengan menduduki dan menyegel Kantor DPRD Kabupaten Mamuju sebagai bentuk protes.
“Kami sangat kecewa. Kami datang membawa tuntutan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tetapi tidak satu pun dari 32 anggota DPRD Kabupaten Mamuju datang menemui kami. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, sebenarnya DPRD ini hadir untuk siapa?” kata Akwil.
Menurut dia, aksi tersebut bukan semata-mata persoalan mahasiswa. Berbagai tuntutan yang dibawa merupakan persoalan yang, menurut mereka, perlu mendapat perhatian pemerintah dan lembaga perwakilan.
Akwil mengatakan mahasiswa masih membuka ruang dialog dengan DPRD.
Mereka berharap tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan aksi.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti di jalan. Kami ingin ada tindak lanjut yang nyata. Kalau memang DPRD adalah rumah rakyat, seharusnya ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi, ada wakil rakyat yang menemui dan mendengarkan,” ujarnya.
Aliansi Front Marhaenis Sulbar juga menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut. Mereka menilai sikap wakil rakyat dalam merespons aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari ukuran keberpihakan lembaga politik terhadap publik.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini. Kekecewaan hari ini tidak akan membuat kami berhenti sampai di sini. Justru ini menjadi catatan bagi kami untuk terus mengawal setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat Sulawesi Barat,” kata Akwil.
Massa akhirnya meninggalkan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju dengan kekecewaan karena tidak mendapatkan ruang dialog langsung dengan anggota DPRD.
Bagi Aliansi Front Marhaenis Sulbar, aksi tersebut belum selesai. Mereka menyatakan akan terus mengawal delapan tuntutan tersebut dan menagih respons konkret dari para wakil rakyat
By. Adhie
Tinggalkan Balasan