Mamuju, nuansainfo.com, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju menggelar aksi bisu pada Minggu pagi di kawasan Arteri Mamuju, pasca-Car Free Day (CFD). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju.
Dalam aksi tersebut, massa DPC GMNI Mamuju melakukan long march dengan berjalan di tengah kerumunan masyarakat sambil melakban mulut dan membawa sejumlah poster berisi tuntutan. Penggunaan lakban pada mulut menjadi simbol bahwa masih terdapat persoalan-persoalan yang membutuhkan perhatian dan keberanian untuk disuarakan.
Melalui aksi bisu ini, DPC GMNI Mamuju membawa dua isu utama yang menjadi tuntutan.
Pertama, mendesak pemerintah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) milik PT Perminas di Sulawesi Barat. GMNI Mamuju menilai bahwa setiap kebijakan terkait eksplorasi sumber daya alam harus mengedepankan transparansi, kajian lingkungan, serta kepentingan dan keselamatan masyarakat. Pengelolaan kekayaan alam tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Kedua, mendesak agar kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Mamuju diusut secara tuntas serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. GMNI Mamuju menegaskan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak boleh dipandang sebelah mata. Penanganannya harus dilakukan secara serius, transparan, dan berpihak pada perlindungan korban, tanpa adanya pembiaran maupun upaya menutup-nutupi kasus.
Ketua DPC GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi, menegaskan bahwa aksi bisu tersebut bukan sekadar bentuk penyampaian aspirasi, tetapi juga merupakan upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap persoalan lingkungan hidup dan kemanusiaan.
Menurutnya, GMNI Mamuju ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Barat untuk tidak tinggal diam dan turut mengambil bagian dalam mengawal kedua persoalan tersebut. Masyarakat diharapkan bersama-sama menyatakan penolakan terhadap eksplorasi LTJ PT Perminas serta membangun solidaritas untuk mengawal dan mendampingi penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Mamuju.
Lebih lanjut, Dicky menekankan bahwa persoalan lingkungan hidup dan kekerasan seksual bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Khusus dalam penanganan kasus pelecehan seksual, pendampingan terhadap korban harus mengutamakan keamanan, privasi, dan pemenuhan hak-hak korban.
Aksi bisu ini menjadi bentuk pernyataan sikap DPC GMNI Mamuju bahwa diam bukan berarti tidak peduli. Justru melalui aksi tersebut, GMNI ingin menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang harus segera mendapat perhatian dan penyelesaian dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
DPC GMNI Mamuju menegaskan bahwa kedua isu tersebut bukan sekadar tuntutan dalam sebuah aksi demonstrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan kontrol sosial dalam mengawal kepentingan rakyat.
GMNI Mamuju juga menyerukan agar masyarakat tidak bersikap apatis terhadap persoalan yang menyangkut ruang hidup dan kemanusiaan. Sebab, perubahan tidak hanya lahir dari suara mahasiswa, tetapi juga dari kesadaran kolektif dan keberanian masyarakat untuk berdiri bersama memperjuangkan keadilan.
Diam bukan berarti menyerah, membisu bukan berarti tidak bersuara. Mari rapatkan barisan, bangun solidaritas, dan bergerak bersama untuk menjaga lingkungan serta memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Tinggalkan Balasan