Nuansainfo.com, Mamuju — Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan nasional. Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pola pengelolaan keuangan negara yang kian tersentralisasi, serta kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai menekan ruang fiskal pemerintah daerah.
Ketiga isu krusial tersebut disuarakan tepat pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Kebijakan Publik PKC PMII Sulawesi Barat, Akbar, menegaskan bahwa semangat peringatan Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti sebatas ritual seremoni tahunan. Menurutnya, nilai persatuan dan keadilan sosial harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik yang adil dan proporsional bagi seluruh daerah.
“Momentum Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun melalui semangat persatuan dan cita-cita keadilan sosial. Kebijakan nasional harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan hanya mengejar target program tanpa evaluasi yang terbuka terhadap dampak pelaksanaannya di daerah,” ujar Akbar melalui keterangan resminya, Rabu, 28 Oktober 2026.
Soroti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
PMII Sulbar menyoroti secara khusus pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Akbar menegaskan, dorongan evaluasi ini bukan bentuk penolakan terhadap pemenuhan gizi masyarakat, melainkan upaya memastikan transparansi tata kelola anggaran, pengawasan, serta efektivitas manfaat di lapangan.
Ia mengingatkan agar masifnya skala program nasional tidak sampai mengabaikan kebutuhan mendasar dan program prioritas prioritas lain yang ada di daerah.
“Program nasional harus diukur berdasarkan manfaat nyata. Pemerintah perlu memastikan transparansi anggaran, kualitas pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai. Jangan sampai besarnya program membuat kebutuhan prioritas daerah justru kurang mendapatkan perhatian,” kata Akbar.
Kritis Terhadap Sentralisasi Anggaran dan Keterbatasan Fiskal Daerah
Selain program MBG, PKC PMII Sulbar mengkritisi arah kebijakan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi mempersempit ruang gerak fiskal pemerintah daerah. Kebijakan efisiensi anggaran dari pusat dinilai perlu memperhitungkan kondisi riil tiap wilayah, termasuk kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta keterbatasan geografis.
Akbar menilai perlakuan seragam (one size fits all) dalam efisiensi anggaran berisiko mengganggu pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Efisiensi semestinya diarahkan pada penghentian pemborosan dan peningkatan akuntabilitas belanja, bukan sekadar memotong ruang pembiayaan daerah. Jangan sampai daerah dituntut meningkatkan pembangunan, tetapi alat pembiayaannya justru diperketat,” tegasnya.
Minta Kepala Daerah Berani Bersuara
Menanggapi ketimpangan hubungan pusat dan daerah tersebut, PMII Sulbar mengimbau seluruh kepala daerah—gubernur, bupati, hingga wali kota—untuk aktif menyuarakan kondisi objektif wilayahnya kepada pemerintah pusat.
Menurut Akbar, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyampaikan aspirasi konstituennya, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan administratif pusat.
“Seluruh kepala daerah harus berani menyampaikan kondisi objektif daerahnya berbasis data. Jangan sampai persoalan fiskal hanya menjadi keluhan di tingkat lokal tanpa dibawa ke meja keputusan nasional. Kepentingan rakyat di daerah harus menjadi bagian penting dari evaluasi kebijakan,” tutur Akbar.
Ia menutup keterangannya dengan mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog inklusif yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil demi memperbaiki arah kebijakan pembangunan nasional.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan