Mamuju, Nuansainfo.com – Di ruang kerja Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Rabu pertengahan Juni lalu, sebuah pertemuan tertutup berlangsung intens. Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana—didampingi Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Muhammad Ridwan Djafar—menerima jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat.
Di atas kertas, agenda tersebut adalah audiensi biasa: membicarakan kedatangan pimpinan BPS pusat, persiapan Sensus Ekonomi, hingga Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Namun bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, urusan data kini bukan lagi sekadar tumpukan angka statistik hiasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur—melainkan soal hidup-mati ketepatan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah.
Penyakit Lama “Data Asal Bapak Senang”
Bukan rahasia lagi, sinkronisasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah acap kali menjadi benang kusut. Selama bertahun-tahun, program pemerintah daerah di berbagai pelosok Indonesia—termasuk Sulbar—sering kali meleset dari sasaran akibat bertumpu pada data sektoral yang tidak terintegrasi, bertabrakan, atau bahkan hasil “kira-kira”.
Dampak buruknya sangat nyata: bansos yang salah sasaran, peta potensi ekonomi daerah yang buram, hingga minimnya investor yang mau masuk karena ketiadaan data ekonomi yang tepercaya.
Membaca risikonya, Sekprov Junda Maulana melontarkan instruksi tegas saat rapat. “Pak Sekda memberi arahan supaya ini diperhatikan betul. Beliau memberi persetujuan agar OPD yang ditunjuk bisa menyajikan data lebih baik dan mengikuti proses ini,” ungkap Kadis KominfoSS, Ridwan Djafar.
Uji Petik Dinas: Siapkah Perangkat Daerah?
Tahun ini, dua instansi dipasang di garis depan ujian EPSS BPS, yakni Diskominfo SP dan Dinas Pertanian Sulbar. Sementara untuk penilaian tahun depan, Pemprov mulai mencambuk empat OPD strategis lain: Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Pertanyaannya: siapkah dinas-dinas ini menyerahkan data riil tanpa polesan?
Pentingnya pembenahan data sektoral ini kian mendesak mengingat BPS bakal menggelar Sensus Ekonomi secara masif di bumi Manakarra. Tanpa dukungan data dasar yang solid dari dinas teknis setempat, peta kekuatan UMKM, rantai pasok komoditas unggulan (seperti kakao dan sawit), hingga perekonomian riil warga Sulbar terancam kembali samar.
Tuntutan Keterbukaan
Upaya Pemprov Sulbar menyerahkan pengelolaan dan pengordinasian data di bawah kendali KominfoSS merupakan langkah maju untuk mengikis ego sektoral antar-dinas.
Namun, ujian sesungguhnya bukan berada pada predikat “layak” atau nilai bagus yang dikeluarkan BPS saat evaluasi EPSS nanti. Taruhan sebenarnya adalah apakah data yang disajikan OPD kelak benar-benar valid, dapat diakses publik secara terbuka, dan digunakan untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat—bukan sekadar formalitas untuk memenuhi dokumen administratif tahunan.
Tinggalkan Balasan