Mamuju, Nuansainfo.com – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Sulawesi Barat tak lagi sekadar tempat menimbang balita dan membagikan biskuit tambahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) resmi mendorong transformasi masif: menyulap Posyandu menjadi garda terdepan pusat pelayanan dasar masyarakat di level desa dan kelurahan.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Sulbar—yang selama ini bergelut dengan tantangan kesehatan seperti stunting, gizi buruk, hingga terbatasnya akses layanan medis di pelosok—menilai bahwa reformasi layanan kesehatan primer harus dimulai dari akar rumput.
Bukan Sekadar Timbang Badan
Selama bertahun-tahun, peran Posyandu terkesan monoton dan formalitas belaka. Namun, lewat skema integrasi layanan primer (ILP) dan penguatan 25 kompetensi dasar kader, DKPPKB Sulbar berupaya mengubah wajah pelayanan masyarakat.
“Penguatan kapasitas kader Posyandu menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada tingkat desa,” kata Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim.
Dengan pola baru ini, Posyandu digadang-gadang tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, melainkan mencakup seluruh siklus hidup warga—mulai dari remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Mulai dari skrining penyakit tidak menular, pemantauan gizi, hingga edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit menular kini menjadi bagian dari tugas kader di lapangan.
Uji Nyata Kader di Pelosok
Namun, ambisi besar ini menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan: siapkah para kader?
Kader Posyandu di pelosok daerah, seperti di wilayah terpencil Mamuju Tengah hingga Polewali Mandar, selama ini bekerja secara sukarela dengan insentif minim. Menuntut mereka memiliki 25 keterampilan dasar teknis kesehatan membutuhkan pendampingan, pelatihan intensif, dan dukungan logistik yang berkesinambungan.
DKPPKB Sulbar mengklaim telah menerjunkan tim fasilitator tersertifikasi ke berbagai kabupaten untuk melatih para kader. Upaya ini diintegrasikan ke dalam program pembangunan sumber daya manusia daerah, atau yang dikenal dengan Panca Daya Sulbar.
Pertarungan Melawan Stunting dan Ketimpangan Akses
Pilihan memperkuat Posyandu adalah pertarungan taktis. Ketika rumah sakit rujukan dan puskesmas sering kali sulit dijangkau warga pelosok karena persoalan geografis dan biaya transportasi, Posyandulah yang paling dekat dengan dapur warga.
Jika transformasi ini berhasil, Sulbar tidak hanya menekan angka stunting dan kematian ibu-anak, tetapi juga membuktikan bahwa pelayanan publik yang efektif tidak harus dimulai dari gedung-gedung dinas yang megah—melainkan dari pos sederhana di pinggir desa.
Pertanyaannya kini: apakah dorongan penguatan ini akan terus bertahan sebagai kebijakan jangka panjang, atau sekadar euforia program kerja tahunan? Publik Sulawesi Barat menanti buktinya.
Tinggalkan Balasan